BANDUNG, ReaksiNasional.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren positif, khususnya pada sektor investasi yang berhasil melampaui target. Realisasi investasi sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai Rp11,92 triliun atau 107,61 persen dari target Rp11,07 triliun.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan capaian tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (30/3/2026). Ia menilai peningkatan investasi ini menjadi indikator kuat kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Bandung, Jawa Barat.
Selain investasi, pendapatan daerah Kota Bandung juga menunjukkan kinerja cukup baik dengan realisasi sebesar Rp7,207 triliun atau 95,11 persen dari target Rp7,577 triliun. Pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,791 triliun atau 91,46 persen, serta pendapatan transfer sebesar Rp3,367 triliun atau 98,13 persen. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp7,490 triliun atau 89,73 persen dari anggaran Rp8,347 triliun.
Di sektor pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 84,66 poin dan masuk kategori tinggi, melampaui rata-rata Jawa Barat maupun nasional yang berada di angka 75,90. Sejumlah indikator pendukung turut menunjukkan tren positif, di antaranya usia harapan hidup 76,30 tahun, rata-rata lama sekolah 11,41 tahun, harapan lama sekolah 14,27 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar Rp19,28 juta per tahun.
Kinerja ekonomi daerah juga mencatat pertumbuhan sebesar 5,29 persen, melampaui target 5,1 persen. Meski sedikit di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, Farhan menyebut kondisi tersebut wajar mengingat struktur ekonomi Kota Bandung lebih didominasi sektor jasa dan konsumsi.
Dari sisi lingkungan, capaian penurunan emisi karbon mencapai 194.150 ton CO₂ ekuivalen atau 270,44 persen dari target. Indeks kualitas lingkungan hidup tercatat 58,42 atau melampaui target, sementara indeks kelayakan kota berada di angka 8,34 poin.
Farhan menegaskan, pemerintah kota terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan inovatif. Pembangunan juga diarahkan menjadi lebih inklusif dan berkeadilan dengan penguatan sektor ekonomi kreatif serta digitalisasi.
Ia berharap DPRD Kota Bandung dapat memberikan rekomendasi konstruktif terhadap LKPJ yang disampaikan, sebagai bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama demi Bandung yang lebih baik,” ujar Farhan.
