PATI, ReaksiNasional.com – Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konektivitas wilayah, pembukaan akses daerah yang sebelumnya terisolasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa. Melihat manfaat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana mengarahkan usulan program IJD berikutnya untuk memperkuat akses menuju kawasan pariwisata dan sentra-sentra ekonomi baru.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menghadiri peresmian IJD Tahun Anggaran 2025 sepanjang 1.151 kilometer yang dilakukan secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (23/6/2026). Peresmian program tersebut dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto dan dipusatkan di Sampang.
Menurut Luthfi, IJD menjadi instrumen strategis dalam memperkuat konektivitas antardaerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Program tersebut dinilai mampu membantu pembangunan infrastruktur jalan yang secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota,” katanya.
Berdasarkan data, pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 di Jawa Tengah mencakup 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah dengan total panjang 132,62 kilometer dan nilai anggaran mencapai Rp493,284 miliar. Program tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Dari seluruh daerah penerima manfaat, Kabupaten Blora memperoleh alokasi terbesar dengan penanganan jalan sepanjang 20,81 kilometer senilai Rp93,21 miliar.
Luthfi menjelaskan, dukungan pemerintah pusat melalui IJD sangat membantu daerah dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Apalagi, alokasi anggaran pembangunan jalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Anggaran kita pada 2025 Rp870 miliar untuk jalan, tahun 2026 tinggal Rp300 miliar. Jadi sangat kecil sekali dengan adanya keterbatasan fiskal. Ini yang kami harapkan dengan adanya IJD akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya.
Melihat dampak positif yang dihasilkan, Pemprov Jawa Tengah telah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 249,70 meter untuk program IJD berikutnya. Jika mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, pelaksanaan konstruksi direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2027.
Menurut Luthfi, pembangunan infrastruktur tahun 2027 akan difokuskan untuk mendukung sektor pariwisata dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru. Karena itu, akses jalan menuju destinasi wisata maupun desa wisata menjadi prioritas utama dalam usulan program.
“Prioritasnya jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru,” tegasnya.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Tengah juga terus melakukan evaluasi terhadap kondisi jalan provinsi. Pemerintah menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi kembali mencapai 94 persen pada tahun 2026 setelah mengalami penurunan akibat musim hujan berkepanjangan sepanjang 2025.
“Prinsip 2026 kita habiskan infrastruktur kita untuk menjadi mantap kembali,” kata Luthfi.
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman mengatakan program IJD telah memberikan dampak besar bagi daerahnya. Selain memperbaiki ruas jalan perbatasan dan jalur antarkecamatan, program tersebut juga membuka akses wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Menurut Arief, perbaikan infrastruktur jalan turut meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan berdampak pada kenaikan nilai jual objek pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Daerah yang dulu terisolir sekarang sudah terbuka. Di sisi lain naiknya nilai jual objek pajak sehingga pendapatan asli daerah juga naik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Program Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 menangani pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi. Infrastruktur tersebut berperan penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas lainnya dari desa menuju pasar maupun kawasan industri.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” kata Prabowo.
