SEMARANG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat peningkatan capaian dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Dari posisi keempat pada tahun sebelumnya, Jawa Tengah kini naik ke peringkat tiga nasional, di tengah tren penurunan indeks demokrasi secara nasional.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, kenaikan peringkat tersebut menjadi capaian positif bagi Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025, dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026).
“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga,” kata Taj Yasin.
Wakil gubernur yang akrab disapa Gus Yasin itu menyebut, kenaikan peringkat Jawa Tengah bukan semata hasil kerja pemerintah, melainkan buah keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga ruang demokrasi tetap hidup. Menurutnya, indikator demokrasi sangat luas, mulai dari aspek politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
“Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” katanya.
Taj Yasin menilai salah satu indikator yang turut mendorong capaian Jawa Tengah adalah semakin terbukanya kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menyebut kritik, saran, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan membantu pemerintah membaca persoalan riil di lapangan.
“Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.
Meski demikian, Taj Yasin mengakui masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama pada sektor ekonomi. Dalam penilaian IDI, kondisi ekonomi masyarakat dan dampak keberadaan industri terhadap kehidupan sosial menjadi salah satu variabel penting yang turut menentukan kualitas demokrasi.
Karena itu, ia meminta dunia usaha ikut mengambil peran dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Ia menilai keberadaan perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi,” katanya.
Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengapresiasi kenaikan peringkat Jawa Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, capaian itu menunjukkan adanya kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.
“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.
Namun, Lodewijk mengingatkan bahwa capaian IDI nasional pada 2025 mengalami penurunan. Nilai IDI nasional turun 1,62 poin, dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025. Angka tersebut masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.
Menurut Lodewijk, penurunan tersebut menjadi peringatan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Ia menilai seluruh pihak perlu menjadikan capaian itu sebagai dorongan untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi.
“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.
Ia menjelaskan, perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang naik turun. Setelah sempat stagnan pada 2009 hingga 2013, indeks demokrasi meningkat signifikan pada periode 2014 hingga 2019, lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021 hingga 2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025.
Karena itu, forum evaluasi nasional tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif di Indonesia.
“Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry B Harmadi menegaskan bahwa kualitas demokrasi kini menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Menurutnya, IDI tidak hanya masuk dalam RPJMN, tetapi juga RPJPN dan RPJMD daerah, sehingga menjadi indikator penting dalam arah pembangunan Indonesia menuju 2045.
“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya.
Sonny menyebut tantangan terbesar demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS, daerah dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung memiliki indeks demokrasi yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki kualitas demokrasi yang lebih rendah.
“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” ujarnya.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan memadai. Karena itu, pembangunan manusia menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.
Sonny juga mengingatkan pentingnya mencegah politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, penguatan demokrasi ke depan harus diarahkan pada inklusivitas, komunikasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
“Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan,” pungkasnya.
