SEMARANG, ReaksiNasional.com – Gelombang disinformasi yang menyasar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjadi perhatian publik setelah sejumlah konten hoaks beredar luas di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Konten tersebut memuat berbagai tudingan, mulai dari klaim bahwa gubernur ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga narasi yang menyebut pemerintah akan menagih paksa pajak kendaraan langsung ke rumah warga.
Sejumlah konten tersebut diketahui berasal dari potongan video yang dipelintir dari konteks aslinya sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Sejak akhir 2025 hingga awal 2026, nama Ahmad Luthfi menjadi sasaran berbagai narasi hoaks yang tersebar melalui video pendek maupun gambar yang dimanipulasi.
Berdasarkan penelusuran fakta, terdapat dua isu utama yang paling sering digunakan dalam penyebaran disinformasi tersebut. Isu pertama adalah klaim yang menyebut Ahmad Luthfi ditangkap bersama Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam operasi tangkap tangan oleh KPK.
Faktanya, penangkapan Fadia Arafiq tidak berkaitan dengan Gubernur Jawa Tengah. KPK telah memberikan klarifikasi bahwa dalam operasi tangkap tangan tersebut, Fadia tidak sedang bersama Ahmad Luthfi. Gubernur Jawa Tengah juga telah membantah narasi yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus tersebut.
Isu kedua berkaitan dengan narasi yang menyebut penunggak pajak kendaraan akan didatangi dan ditagih secara paksa ke rumah oleh pemerintah. Informasi tersebut dipastikan tidak benar karena program yang dimaksud sebenarnya merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Narasi yang beredar di media sosial berasal dari potongan pernyataan yang diambil di luar konteks aslinya sehingga menimbulkan kesan seolah pemerintah akan melakukan penagihan paksa kepada masyarakat. Meski berbagai klarifikasi telah disampaikan, konten serupa masih terus bermunculan di sejumlah platform media sosial.
Kepala Kantor Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Farid Zamroni, mengatakan masyarakat Indonesia sebenarnya mulai menunjukkan kepedulian terhadap isu hoaks dan disinformasi di ruang digital.
Menurutnya, kesadaran untuk melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau membagikan konten di media sosial sudah meningkat, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang terjebak hoaks akibat rendahnya literasi digital atau karena sengaja menyebarkan informasi palsu.
Farid menyarankan masyarakat melakukan beberapa langkah sederhana untuk menyikapi informasi di media sosial, antara lain dengan memverifikasi sumber informasi, tidak terburu-buru membentuk opini, serta membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya.
Ia juga mendorong masyarakat memanfaatkan platform pengecekan fakta seperti TurnBackHoax dan CekFakta untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Selain itu, masyarakat diimbau tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan melaporkan konten hoaks kepada platform media sosial maupun pihak berwenang.
Farid menambahkan bahwa perkembangan teknologi, termasuk konten berbasis kecerdasan buatan (AI), membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi yang faktual dan yang telah dimanipulasi. Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting agar masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi.
Ia mengingatkan pengguna media sosial untuk mengenali tanda-tanda hoaks, seperti kualitas gambar atau video yang mencurigakan, sumber informasi yang tidak jelas, serta tidak adanya konfirmasi dari media kredibel.
