BOYOLALI, ReaksiNasional.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya menjadikan desa sebagai potensi besar perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan Desa Mandiri, hingga mendorong lahirnya desa-desa berorientasi ekspor. Upaya tersebut dinilai berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi Jawa Tengah.
Pada peringatan Hari Desa Nasional 2026, Jawa Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah puncak peringatan tingkat nasional yang dipusatkan di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kamis (15/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa UMKM merupakan salah satu nadi utama perekonomian Jawa Tengah. Saat ini, jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai sekitar 4,2 juta unit usaha, dengan kurang lebih 3 juta di antaranya berada di wilayah pedesaan. Menurutnya, potensi tersebut harus terus dikembangkan, khususnya UMKM menengah yang telah memiliki kualifikasi ekspor, melalui pendampingan dan penguatan kapasitas yang melibatkan dinas terkait serta kerja sama dengan Kementerian Perdagangan.
Ia menjelaskan, sebagian UMKM di pedesaan bahkan telah berkembang menjadi Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki usaha skala menengah dengan orientasi pasar internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek utama penggerak ekonomi daerah dan nasional.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga memaparkan kondisi umum desa di Jawa Tengah yang merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni sekitar 7.810 desa yang tersebar di 35 kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menurutnya, berkomitmen mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan dengan menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Berdasarkan data indeks desa tahun 2025, di Jawa Tengah sudah tidak terdapat lagi kategori desa sangat tertinggal. Adapun desa mandiri tercatat sekitar 28,27 persen, desa maju sebanyak 3.291 desa atau 50,2 persen, dan desa berkembang sebanyak 1.666 desa. Dari keseluruhan desa tersebut, sekitar 78 persen telah masuk kategori mandiri, maju, dan berkembang, sementara hanya tersisa 15 desa tertinggal dan terpencil yang menjadi prioritas intervensi agar naik kelas.
Gubernur juga menyampaikan sejumlah capaian program pembangunan desa yang telah berjalan. Di antaranya terdapat 154 kawasan perdesaan yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan. Selain itu, Jawa Tengah memiliki 2.331 Desa Mandiri Energi yang terdiri dari desa mandiri energi inisiatif, berkembang, dan mapan, serta 899 desa dan kampung wisata dengan berbagai tingkat pengembangan.
Program-program tersebut diperkuat melalui kebijakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan yang juga diarahkan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Pada 2025 tercatat sebanyak 76 desa menjadi desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah, sementara pada periode 2019–2025 total desa dampingan mencapai 452 desa dengan dukungan anggaran sekitar Rp112,5 miliar yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
Ahmad Luthfi menambahkan, Jawa Tengah juga memiliki berbagai desa unggulan, seperti desa mandiri energi yang memanfaatkan gas alam dan biogas, desa mandiri sampah, serta sejumlah inovasi desa lainnya yang terus dikembangkan untuk memperkuat kemandirian desa.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa desa merupakan subjek pembangunan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Hari Desa Nasional menjadi momentum penting untuk menyatukan energi dalam membangkitkan dan menumbuhkan ekonomi desa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa membangun desa sejatinya adalah membangun Indonesia, sehingga penguatan desa harus menjadi landasan besar dalam pembangunan nasional ke depan. (*)
