SEMARANG, ReaksiNasional.com – Lonjakan harga solar industri hingga hampir Rp30 ribu per liter membuat ribuan kapal nelayan di Jawa Tengah terancam berhenti beroperasi. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan siap mengawal aspirasi nelayan kepada pemerintah pusat agar ada skema khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 gross ton (GT).
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi usai menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/5/2026).
“Sudah kita terima aspirasinya nelayan di Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, kenaikan harga solar industri dari kisaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter menjadi Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per liter sangat membebani biaya operasional nelayan.
“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, akan menindaklanjuti seluruh aspirasi nelayan dengan berkoordinasi langsung ke sejumlah kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Keuangan.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menilai persoalan kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai ekonomi di kawasan pesisir dan memicu kenaikan harga ikan yang berdampak pada inflasi daerah.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh aspirasi nelayan agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mendorong solusi konkret meski kewenangan kebijakan BBM berada di tingkat pusat.
“Saya bertanggung jawab mengusahakan agar suara panjenengan semua didengar oleh pusat. Kalau itu menjadi kewenangan saya, pasti langsung saya selesaikan. Tetapi karena ini kewenangan pusat, maka kita dorong bersama-sama,” katanya.
Selain persoalan BBM, Ahmad Luthfi berencana berdialog langsung dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, serta pelaku usaha perikanan di Juwana guna mencari solusi bersama untuk menjaga keberlangsungan sektor perikanan tangkap.
“Apa gunanya infrastruktur maju kalau nelayan kita masih kesulitan. Maka persoalan utama ini harus segera ditangani,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang bersedia memfasilitasi dan mengawal aspirasi nelayan hingga ke pemerintah pusat.
Menurutnya, kenaikan harga solar industri membuat banyak kapal nelayan di Juwana tidak lagi beroperasi akibat tingginya biaya operasional.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” ujarnya.
HNSI berharap pemerintah segera menghadirkan harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal nelayan berukuran di atas 30 GT agar aktivitas melaut kembali normal.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang diperbarui melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT wajib menggunakan solar industri.
Kenaikan harga BBM tersebut dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga solar industri. Kondisi itu menyebabkan keuntungan usaha penangkapan ikan turun drastis.
Hasil analisis menunjukkan kapal purse seine di WPP NRI 718 dengan durasi trip delapan bulan mengalami penurunan keuntungan bersih dari Rp1,27 miliar menjadi hanya Rp66 juta atau turun lebih dari 94 persen. Sementara kapal purse seine di WPP NRI 712 dan 713 dengan durasi trip empat bulan mengalami penurunan keuntungan dari Rp900 juta menjadi Rp470 juta atau turun hampir 48 persen.
