SURABAYA, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Jatim Retreat 2026 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (15/1/2026), sebagai forum evaluasi capaian program dan anggaran tahun 2025 sekaligus penyusunan strategi menghadapi tantangan fiskal pada 2026. Kegiatan ini mengusung tema Creative Financing & Value for Money dan diikuti oleh 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik di Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa birokrasi daerah harus mampu menciptakan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Menurutnya, efektivitas kebijakan hanya dapat terwujud apabila terdapat keteladanan dan pengawasan hingga ke tingkat unit pelaksana teknis, sehingga setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa secara umum realisasi program dan anggaran tahun 2025 menunjukkan kinerja positif. Pendapatan daerah Jawa Timur tercatat mencapai 104 persen, sementara realisasi belanja berada pada angka 92,6 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai modal awal yang baik dalam menghadapi tantangan tahun berikutnya.
Meski demikian, Adhy mengungkapkan bahwa tahun 2026 membawa tantangan tersendiri akibat perubahan kebijakan fiskal nasional. Penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdampak pada perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang menyebabkan porsi pendapatan provinsi berkurang. Selain itu, pengurangan Transfer ke Daerah turut memengaruhi kapasitas fiskal Jawa Timur, dengan nilai pemotongan mencapai sekitar Rp2,8 triliun.
Dalam kondisi tersebut, Pemprov Jawa Timur tetap dituntut untuk menjalankan program prioritas, meski dengan ruang fiskal yang lebih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong perubahan pola pikir menuju penerapan pembiayaan kreatif dan prinsip value for money sebagai strategi utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Adhy menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital, serta pemanfaatan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp61 triliun. Selama ini, aset tersebut dinilai belum memberikan tingkat pengembalian yang optimal, sehingga ke depan akan didorong untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui berbagai skema pemanfaatan.
Selain aset daerah, badan usaha milik daerah juga menjadi fokus evaluasi. Pemprov Jawa Timur berencana meningkatkan produktivitas BUMD agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah semakin signifikan. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi tata kelola, proses bisnis, dan manajemen, khususnya bagi BUMD di luar sektor perbankan.
Ke depan, setiap BUMD didorong untuk menyusun desain inovasi yang mampu menghasilkan skema pembiayaan kreatif dan meningkatkan profitabilitas. Dari sisi belanja, Pemprov Jawa Timur juga menekankan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal dengan biaya pendukung yang lebih efisien. Perubahan pola pikir birokrasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengeluaran anggaran, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan potensi pendapatan bagi daerah. (*)
