PENAJAM PASER UTARA, ReaksiNasional.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten.
Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten PPU Tahun 2027 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati, Rabu (1/4/2026). Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang ada, melainkan mampu menggali potensi baru secara kreatif.
“Kita harus melakukan kreasi dan inovasi bersama untuk memaksimalkan pendapatan,” ujarnya.
Mudyat menegaskan pentingnya pemetaan program pembangunan secara cermat, dengan memilah sumber pendanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD provinsi, serta APBD kabupaten. Selain itu, peluang kerja sama dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah PPU juga harus dimanfaatkan secara optimal.
“Saya berharap seluruh SKPD dapat memetakan dengan jelas mana program yang bisa didanai pusat, provinsi, maupun menjadi tanggung jawab kabupaten,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta selaras dengan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten PPU 2025–2029. Menurutnya, tahun 2027 merupakan fase penting sebagai tahap ketiga dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah.
Dalam forum tersebut, Mudyat turut mengapresiasi kehadiran unsur legislatif sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
Usulan pembangunan yang telah dihimpun dari tingkat kecamatan, lanjutnya, akan diverifikasi secara berjenjang untuk memastikan prioritas program benar-benar mendesak dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
Menutup arahannya, Mudyat mengajak seluruh elemen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam perencanaan pembangunan. Ia berharap Musrenbang ini menjadi momentum sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan meskipun dalam keterbatasan anggaran.
