Semarang – Ratusan pondok pesantren (Ponpes) di Jawa Tengah berkomitmen menghadirkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbaik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Asosiasi Pengasuh Ponpes Jawa Tengah, KH M. Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, menegaskan hal itu dalam Rapat Koordinasi Daerah sosialisasi pembangunan tahap II program 1.000 dapur SPPG Pesantren di Jateng yang digelar di Hotel Grasia Semarang, Kamis (30/10/2025).
Gus Yusuf mengatakan, keberadaan SPPG di lingkungan pesantren sangat efektif untuk meningkatkan asupan gizi para santri. “Santri tidak akan pilih-pilih menu dan pasti dihabiskan karena tidak bisa dibawa pulang, sehingga manfaatnya jelas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap SPPG Pesantren wajib mematuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. “Aturan yang ditetapkan harus kita taati dan laksanakan bersama. Kita jaga dan rawat agar manfaatnya berkelanjutan,” kata Gus Yusuf.
Meski demikian, ia mengajak seluruh SPPG Pesantren di Jawa Tengah agar bergerak dalam satu komando untuk menjaga konsistensi pengawasan dan peningkatan kualitas layanan. “Ponpes punya pengalaman panjang dalam melayani santri. Sekarang tinggal kita sistemkan supaya lebih baik dan sesuai aturan,” jelasnya.
Gus Yusuf juga mengajak para kiai dan ibu nyai di seluruh Jawa Tengah untuk turut menyukseskan program MBG. “Semangatnya tetap melayani dan mengajar ngaji, sekaligus ikut menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM, Badrut Tamam, menyampaikan bahwa cita-cita besar Menko PM Muhaimin Iskandar adalah agar pesantren terus bergerak dan terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat.
Ia mencontohkan, satu proyek pembangunan SPPG dapat menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan. “Untuk membangun satu SPPG saja dibutuhkan sekitar 47 pekerja dari masyarakat sekitar. Jika ada 118 lokasi, maka sekitar 5.546 orang ikut bekerja,” terangnya.
Menurut Badrut, koordinasi ini dilakukan agar pembangunan SPPG Pesantren di Jawa Tengah bisa dimulai November ini dan sudah beroperasi penuh pada akhir Desember. “Semua syarat administrasi sudah kami penuhi agar pelaksanaan sesuai ketentuan,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri perwakilan Kodam IV/Diponegoro, yang selama ini turut berperan dalam pengelolaan SPPG. Waaster Kasdam IV/Diponegoro, Letkol Inf Dipo Sambung Lumban Gaol, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan pesantren dalam program MBG.
“Apapun kendalanya di lapangan harus dihadapi dengan semangat. Niat kita sama, memberikan yang terbaik bagi bangsa,” tandasnya.
