YOGYAKARTA, ReaksiNasional.com – Nahdlatul Ulama (NU) dinilai perlu meneguhkan kembali perannya sebagai jangkar Indonesia sekaligus pengawal tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Kebangsaan Kader NU yang digelar di Pondok Pesantren Minggir, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Minggir, KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, mengatakan sejak awal NU didirikan untuk Indonesia. Menurutnya, NU memiliki peran penting dalam menjaga bangsa agar tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai arus persoalan.
“NU adalah jangkarnya Indonesia. Juga ibarat pondasi bangunan. Jangan sampai ngguling,” tutur mubalig yang juga aktivis Jaringan Gusdurian tersebut.
Syuriah PWNU DIY itu menilai kondisi NU saat ini sedang tidak baik-baik saja, terutama di tingkat elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia mengingatkan, jika persoalan di tubuh PBNU tidak segera dibenahi, maka hal tersebut dapat berdampak serius terhadap NU dan kehidupan kebangsaan.
Gus Muwafiq berharap Muktamar ke-35 NU mendatang benar-benar menjadi forum bertemunya para kiai dan sesepuh untuk membenahi serta menata organisasi. Menurutnya, muktamar harus menjadi ruang strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal NU.
“Muktamar yang akan digelar nanti harus benar-benar menjadi forum pembenahan organisasi dengan segala masalahnya,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Ketua Aliansi Santri Gus Dur, Muhammad Sholihin, turut menyoroti pentingnya menjaga marwah NU. Ia menilai terdapat persoalan keteladanan dalam kepemimpinan di tubuh PBNU, mulai dari praktik pemberhentian pengurus, minimnya demokrasi, hingga isu yang berkaitan dengan pusaran korupsi.
Sholihin juga menyinggung adanya kampanye pencalonan Rais Am yang disebutnya dilakukan dengan membentuk tim sukses dan dikonsolidasikan melalui media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mencederai marwah otoritas Rais Am sebagai pemimpin tertinggi NU.
“Kondisi macam itu jelas sangat fatal, dan mencederai marwah otoritas Rais Am sebagai pemimpin tertinggi NU,” tutur tokoh NU asal Indramayu yang merupakan alumni Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, tersebut.
Ia mengungkapkan, visi kepemimpinan PBNU hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung adalah menghidupkan Gus Dur. Namun, menurutnya, kondisi saat ini dinilai masih jauh dari karakter khas Gus Dur yang demokratis, kritis, serta selalu membela kaum tertindas dalam misi kemanusiaan.
Ketua Forum Komunikasi Kiai Kampung Indonesia (FK3I), Gus Muchamad Maftuch, menyampaikan keresahan para pengurus NU di tingkat bawah yang mayoritas merupakan kiai kampung. Menurutnya, mereka menjadi pihak yang paling sering berhadapan langsung dengan umat dan mendapat pertanyaan terkait berbagai persoalan di tubuh PBNU.
“Sungguh, yang paling repot adanya kisruh di elite PBNU adalah para kiai kampung. Ditanya umat yang bingung dan resah,” tutur kiai muda asal Sidoresmo, Surabaya, tersebut.
Maftuch menegaskan, berbagai dinamika di PBNU perlu segera diselesaikan. Ia juga meminta agar syarat kepengurusan NU yang mewajibkan sertifikat pendidikan kader ditinjau ulang. Menurutnya, NU lahir dari pesantren, sehingga latar belakang kepesantrenan dan pengabdian di masyarakat semestinya menjadi pertimbangan penting dalam kepengurusan.
Ia mencontohkan adanya kader yang telah mondok selama 15 tahun di tiga pesantren besar dan mengabdi di masyarakat lebih dari 10 tahun, tetapi dianggap tidak memenuhi syarat menjadi pengurus NU karena tidak memiliki sertifikat pendidikan kader NU.
“Pendidikan kader NU yang cuma hitungan hari menjadi privilege orang pengurus NU, bahkan level pimpinan. Sedangkan alumnus pesantren puluhan tahun malah terganjal. Syarat formalitas sertifikat itu harus ditinjau ulang,” tegasnya.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Kilmah Bantul, DIY, KH Aguk Irawan, memaparkan sejarah Muktamar NU dari masa ke masa. Ia menyebut, dalam setiap muktamar, NU selalu mengambil keputusan strategis untuk kebaikan jam’iyyah dan bangsa Indonesia.
Menurut Aguk, Muktamar ke-35 NU mendatang harus mampu mengurai berbagai persoalan internal dan mengembalikan NU sebagai kekuatan civil society atau masyarakat sipil. Ia menilai NU perlu kembali menonjolkan nalar kritis serta keberpihakan kepada kaum tertindas.
“Muktamar NU nanti harus mengurai semua masalah internal. Dan meneguhkan kembali NU sebagai kekuatan civil society pembela kaum tertindas,” tutur kiai muda yang juga dikenal sebagai budayawan tersebut.
Aguk menilai, saat ini banyak rakyat tertindas merasa berjalan sendiri tanpa pembelaan memadai. Ia mencontohkan sejumlah persoalan, mulai dari konflik lahan, tanah ulayat masyarakat adat, kerusakan gunung dan hutan, hingga bencana alam yang berdampak luas terhadap masyarakat.
“Di saat rakyat tertindas dan terabaikan, NU tidak bisa tampil memberi advokasi. Bahkan ada pengurus NU menjadi komisaris di perusahaan perusak alam,” ujar Aguk.
Dialog Kebangsaan Kader NU tersebut dihadiri puluhan kader NU dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Forum itu menjadi ruang refleksi bagi para kader untuk membahas masa depan organisasi, menjaga marwah NU, serta meneguhkan kembali peran NU dalam kehidupan kebangsaan.
