SEMARANG, ReaksiNasional.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus mampu bertransformasi menjadi pelayan publik yang cepat, responsif, dan solutif dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 bertema “Mengembangkan Inovasi, Memperkuat Kolaborasi, Meneguhkan Integritas” di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Menurut Luthfi, birokrasi pemerintah tidak lagi cukup hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi harus hadir sebagai problem solver yang mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus menempatkan masyarakat sebagai subjek yang setara.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” ujarnya.
Ia menambahkan, kecepatan, responsivitas, serta kemampuan adaptasi menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Lebih lanjut, Luthfi menyoroti pentingnya penerapan konsep collaborative government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebut berbagai persoalan pembangunan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, melainkan harus melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam situasi darurat seperti bencana banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, hingga persoalan sosial, seluruh OPD diminta bergerak bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah agar arah pembangunan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta layanan dasar.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Luthfi menilai pendekatan terpadu menjadi hal yang mutlak. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik harus diiringi dengan penanganan stunting, peningkatan akses pendidikan, bantuan sosial, serta penciptaan lapangan kerja.
“Kalau rumahnya dibangun tetapi anaknya stunting, tidak sekolah, dan orang tuanya tidak bekerja, maka kemiskinan tidak akan selesai,” ujarnya.
Di sisi lain, Luthfi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas birokrasi melalui penerapan sistem merit, transparansi, dan netralitas dalam pengelolaan aparatur.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, melaporkan bahwa forum tersebut diikuti oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, fungsional, serta ASN di lingkungan Pemprov Jateng, baik secara langsung maupun daring. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.
