Semarang, ReaksiNasional.com – Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kendal, Abdul Syukur, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan sektor pendapatan daerah memiliki naskah akademik atau kajian ilmiah guna mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Abdul Syukur di sela kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) IX PPP Dapil Jawa Tengah I di Hotel Pandanaran Semarang, Sabtu (2/5/2026).
“Ini yang kita gaungkan beberapa kali tapi pemerintah belum merespons dengan baik, yakni agar seluruh OPD pendapatan memiliki kajian akademis,” kata Syukur.
Ia mengakui bahwa Kabupaten Kendal mencatat capaian positif pada tahun 2025 dengan peningkatan PAD hingga Rp17 triliun serta menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah, yakni sekitar 7,99 persen.
Namun demikian, menurutnya, capaian tersebut perlu dianalisis lebih lanjut karena pertumbuhan ekonomi dinilai masih terpusat di Kawasan Industri Kendal (KIK) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan belum dirasakan merata oleh masyarakat di wilayah lain.
“Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah, 7,99 persen. Tapi ini belum merata, masih tersentral di KEK sementara di daerah lain masih rendah,” ungkapnya.
Syukur menyebut masih banyak masyarakat di wilayah yang jauh dari kawasan industri mengeluhkan kondisi perekonomian yang belum membaik secara signifikan.
“Masih kita lihat banyak masyarakat yang sambat, masih mengeluh soal perekonomian. Jadi ini kita masih mendorong agar ada pemerataan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di kawasan KIK,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal, ia menilai keberadaan naskah akademik terkait kajian potensi pendapatan daerah sangat penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan target penerimaan daerah secara maksimal dan terukur.
“Kajian potensi ini penting agar kami selaku anggota dewan yang mengawasi pemerintahan bisa mengetahui secara pasti targetnya berapa persen dari potensi yang ada,” jelasnya.
Ia mencontohkan sektor parkir dan sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C yang dinilai belum tergarap optimal dari sisi penerimaan pajak daerah.
“Pertambangan atau MBLB itu kemarin hanya sekitar Rp1,8 miliar. Itu apa sudah sesuai dengan pajak MBLB,” katanya.
Menurut Syukur, rendahnya penerimaan dari sektor MBLB diduga karena belum adanya kajian akademik mengenai potensi riil pendapatan di sektor tersebut. Sementara pada sektor parkir, ia menilai masih terdapat persoalan terkait kejelasan titik lokasi parkir dan belum diterapkannya sistem e-retribusi secara maksimal.
Fraksi PPP DPRD Kendal berharap pemerintah daerah dapat segera menyusun kajian potensi pendapatan di setiap sektor strategis agar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kendal.
