SEMARANG, ReaksiNasional.com – Fraksi PDI-P DPRD Kota Semarang menyoroti laporan warga terkait dugaan perundungan dan pengeroyokan yang menimpa seorang siswa SMP Nasima Semarang. Fraksi meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret serta memberikan pendampingan terhadap korban.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo, mengatakan Dinas Pendidikan Kota Semarang harus segera memanggil pihak sekolah untuk meminta klarifikasi sekaligus menentukan langkah penanganan atas kasus tersebut.
“Kami sudah menindaklanjuti dengan meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk segera memanggil pihak sekolah dan mengambil sikap terkait keputusan yang akan dilakukan,” kata Rahmulyo, Kamis (25/6).
Selain itu, Fraksi PDI-P juga meminta Dinas Pendidikan memberikan layanan konseling serta pendampingan psikologis kepada korban yang disebut mengalami trauma pascakejadian, termasuk rasa takut saat berada di tempat umum tertentu.
Rahmulyo juga mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang untuk turut memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan terhadap korban.
Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut tidak boleh terhambat meski Dinas Pendidikan saat ini tengah disibukkan dengan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Di sisi lain, Fraksi PDI-P juga telah berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang agar kasus tersebut mendapat penanganan lebih lanjut secara hukum.
Rahmulyo menegaskan bahwa sebagai Kota Layak Anak, Semarang harus memastikan lingkungan pendidikan bebas dari praktik perundungan.
“Tidak ada alasan yang membenarkan tindakan bullying, termasuk jika korban dianggap memiliki kesalahan tertentu,” tegasnya.
Berdasarkan keterangan keluarga korban, dugaan pengeroyokan dilakukan oleh tiga siswa dengan peran berbeda. Korban dilaporkan mengalami luka lebam dan telah menjalani visum untuk kepentingan penyelidikan.
Fraksi PDI-P berharap seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif melaporkan setiap kasus perundungan agar kejadian serupa tidak terulang di lingkungan pendidikan.
