TEGAL, ReaksiNasional.com – Isu perundungan di lingkungan sekolah menjadi perhatian dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ketika Forum Anak Kota Tegal Bahari menyampaikan keresahan pelajar yang masih enggan melaporkan kasus bullying karena takut mendapat intimidasi dan belum yakin identitas mereka akan terlindungi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026). Forum Anak Kota Tegal Bahari meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi korban perundungan sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan ramah anak.
Ketua Forum Anak Kota Tegal Bahari, Medina Almeira mengatakan masih banyak pelajar korban perundungan yang memilih diam karena khawatir dicap sebagai pengadu, mendapat tekanan dari pelaku, maupun tidak percaya identitas mereka akan dijaga kerahasiaannya saat melapor.
“Bagaimana komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan untuk menjamin perlindungan identitas serta keamanan psikis bagi pelajar yang berani melaporkan kasus perundungan di sekolahnya?” ujar Medina yang hadir didampingi wakilnya, Keisha.
Selain perlindungan identitas, Forum Anak juga mengusulkan adanya pendampingan psikologis secara berkala di sekolah. Menurut mereka, penyelesaian kasus perundungan selama ini kerap berhenti pada permintaan maaf tanpa adanya pemulihan berkelanjutan bagi korban maupun pembinaan terhadap pelaku.
Mereka juga mendorong penguatan budaya sekolah ramah anak melalui kampanye antiperundungan, pendidikan karakter, peningkatan empati antarsiswa, serta penyediaan ruang dialog yang sehat di lingkungan pendidikan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik perundungan di sekolah. Ia meminta para pelajar untuk tidak takut melapor apabila menjadi korban maupun mengetahui adanya tindakan bullying.
“Untuk perundungan, no way. Tidak boleh ada lagi perundungan. Jangan takut melapor, harus diselesaikan,” tegas Luthfi.
Menurutnya, pencegahan perundungan harus diperkuat melalui sinergi berbagai pihak, mulai dari Patroli Keamanan Sekolah (PKS), guru bimbingan konseling, wali kelas, hingga dukungan aparat kepolisian melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi di sekolah.
Luthfi menilai banyak kasus perundungan baru terungkap setelah berkembang luas dan menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Karena itu, langkah pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin.
“Kampanyekan lagi antiperudungan. Lakukan pembinaan di sekolah-sekolah agar upaya pencegahan bisa dilakukan sejak awal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin mengatakan pemerintah terus memperkuat program sekolah ramah anak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik.
Menurut Sadimin, Jawa Tengah telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan yang melibatkan guru bimbingan konseling, wali kelas, dan unsur kesiswaan dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi siswa.
Selain itu, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah dalam memberikan pelatihan pencegahan perundungan, termasuk perundungan di media sosial. Hingga saat ini sekitar 120 ribu pelajar telah mengikuti pelatihan tersebut.
“Pelatihan ini menunjukkan hasil yang cukup positif,” katanya.
Ia menambahkan, laporan kasus perundungan dapat disampaikan kepada pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun menargetkan terwujudnya lingkungan pendidikan yang bebas dari praktik bullying.
“Harapannya Jawa Tengah bisa menuju zero bullying, sehingga anak-anak merasa aman, nyaman, dan senang belajar di sekolah,” pungkas Sadimin.
