SEMARANG, ReaksiNasional.com – Isu krisis demokrasi menjadi sorotan dalam Forum Group Discussion (FGD) Penguatan dan Pembinaan Stakeholder Pemilu yang digelar Jurnalis FC bersama Bawaslu Jawa Tengah di Kick Off Arena, Kamis (16/4/2026). Forum tersebut menegaskan pentingnya peran media dan pengawasan pemilu sebagai garda terakhir dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah berbagai tekanan yang terjadi.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, Aris Mulyawan, menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti adanya tren pelemahan kebebasan sipil yang diiringi dengan menguatnya dominasi elit politik dan praktik dinasti, serta indikasi kolusi yang dinilai menghambat partisipasi publik.
Selain itu, Aris juga mengungkap adanya penyalahgunaan hukum, ancaman dari perkembangan digitalisasi, hingga memudarnya netralitas aparat yang semakin mempersempit ruang kritik masyarakat. Menurutnya, ketika media mulai berada di bawah kendali oligarki dan sistem tidak lagi efektif menjadi alat kontrol, maka masyarakat sipil menjadi benteng terakhir dalam menjaga nilai demokrasi.
Ia mengingatkan pengalaman Pemilu 2024 sebagai gambaran nyata tantangan demokrasi, yang diwarnai berbagai kontroversi mulai dari praktik politik uang hingga polemik putusan hukum. Dalam situasi tersebut, Aris menekankan pentingnya keberadaan media massa yang kredibel sebagai penjernih informasi di tengah derasnya arus disinformasi, termasuk konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, menegaskan bahwa lembaganya tetap menjalankan fungsi pengawasan secara aktif meskipun tidak berada dalam tahapan pemilu. Ia menjelaskan, fokus pengawasan saat ini diarahkan pada pencegahan dan mitigasi potensi kerawanan, terutama dalam menjaga akurasi data pemilih.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan serta penguatan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), hingga pemerintah desa. Langkah ini bertujuan memastikan data kependudukan yang digunakan dalam pemilu bersifat transparan dan akurat.
Muhammad Amin juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Menurutnya, partisipasi publik melalui kanal aduan dan edukasi menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas proses demokrasi.
Di sisi lain, Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Rofi’uddin, mengungkap masih adanya kendala teknis dalam proses pemutakhiran data pemilih, khususnya terkait standar administrasi yang dinilai terlalu kaku. Ia mencontohkan kesulitan dalam menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia karena harus disertai akta kematian resmi, sementara di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengurus dokumen tersebut.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas sosial, di mana surat keterangan dari pemerintah desa belum dapat dijadikan dasar administrasi. Akibatnya, proses pembersihan data pemilih menjadi terhambat.
Melalui forum ini, para peserta menegaskan bahwa tantangan demokrasi saat ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga teknis di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pengawas pemilu, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
