BATANG, ReaksiNasional.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang menegaskan pentingnya prinsip partisipatif, inklusif, dan berkeadilan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2027. Wakil Ketua DPRD Batang Benny Abidin menyatakan DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Benny Abidin dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 yang digelar di Aula Bupati Batang, Jawa Tengah, Rabu (14/1/2026). Ia menekankan bahwa forum perencanaan seperti ini merupakan ruang strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat dari tingkat paling bawah, baik melalui reses, dengar pendapat, maupun forum dialog lainnya, agar tidak berhenti sebagai formalitas.
Benny juga menyoroti tema pembangunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027, yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata. Menurutnya, tema tersebut relevan dengan tantangan pembangunan daerah ke depan karena sektor pariwisata memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga pelestarian budaya dan lingkungan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pengembangan pariwisata tidak dilakukan secara seremonial atau jangka pendek. Perencanaan harus dilakukan secara matang dan berkelanjutan sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan masyarakat lokal dalam jangka panjang, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta menghormati nilai sosial dan budaya yang hidup di Kabupaten Batang.
Selain aspek fisik pembangunan, Benny mendorong agar RKPD juga memberi perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, promosi pariwisata yang tepat sasaran, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. DPRD Batang, kata dia, menekankan pentingnya penggunaan berbagai pendekatan dalam penyusunan RKPD, termasuk pendekatan politik agar kebijakan selaras dengan aspirasi masyarakat dan visi pembangunan daerah.
Menurut Benny, pendekatan teknokratik juga mutlak diperlukan untuk memastikan perencanaan disusun secara rasional, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Di sisi lain, pendekatan top-down tetap penting untuk menjamin keselarasan dengan kebijakan nasional dan provinsi, namun harus diimbangi dengan pendekatan bottom-up agar usulan masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan benar-benar diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret.
Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menjelaskan bahwa forum konsultasi publik bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan utama terkait prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2027. Ia berharap forum tersebut dapat membangun konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.
Faiz Kurniawan menambahkan, forum konsultasi publik juga menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD, khususnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Penyusunan RKPD sendiri telah dimulai sejak Desember 2025 melalui penyusunan rancangan awal dan akan dilanjutkan dengan Musrenbang di tingkat kecamatan, forum lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD kabupaten, hingga penyusunan rancangan akhir RKPD.
Ia menargetkan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 dapat ditetapkan pada akhir Juni 2027 setelah melalui proses reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dokumen perencanaan tersebut benar-benar menjadi pijakan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.
