SURAKARTA, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 dengan menekankan kemandirian fiskal serta strategi yang lebih presisi, realistis, dan berorientasi pada hasil. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyusunan target pendapatan tidak boleh lagi bersifat normatif, melainkan harus berbasis potensi riil daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direksi BUMD dan BLUD, serta para pemangku kepentingan terkait, Selasa (7/4/2026).
Ia menekankan bahwa pendapatan daerah harus terus digenjot agar tidak mengalami stagnasi, sekaligus memastikan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai. Menurutnya, pengelolaan pendapatan perlu dilakukan secara integral dan holistik, terutama di tengah berkurangnya transfer daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Ahmad Luthfi juga menggarisbawahi pentingnya penentuan prioritas program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia meminta agar kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan publik dapat dikurangi, sehingga anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, gubernur mendorong perubahan pola kerja, khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Pendekatan yang selama ini bersifat administratif diminta beralih menjadi berbasis hasil dengan dukungan pemetaan potensi serta penanganan tunggakan pajak secara konkret.
Berbagai strategi optimalisasi pendapatan turut dibahas dalam rapat koordinasi tersebut, di antaranya penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, penetapan target yang terukur, integrasi tata kelola Samsat, sinergi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pengamanan tunggakan pajak, serta monitoring aset daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD dan penguatan tata kelola BUMD serta BLUD melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja juga menjadi fokus perhatian.
Upaya penguatan tata kelola pemerintahan turut diarahkan pada inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah provinsi dalam menyusun postur pendapatan daerah. Ia berharap sinergi antara DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat melahirkan terobosan baru guna memperluas sumber pendapatan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyebut rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan sinkronisasi dengan DPRD dalam menyusun proyeksi pendapatan 2027 secara lebih akurat. Ia berharap target yang disusun dapat dicapai secara optimal tanpa meninggalkan beban pada tahun anggaran berikutnya.
