TEMANGGUNG, ReaksiNasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap anak putus sekolah dan wilayah blank spot pendidikan di kawasan lereng Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Merapi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang gagal melanjutkan pendidikan akibat jarak sekolah yang terlalu jauh maupun faktor kemiskinan ekstrem.
Kebijakan itu mengemuka dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026). Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan masih minimnya layanan pendidikan di wilayah pegunungan dan daerah terpencil, terutama pada jenjang SMA sederajat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, data rinci mengenai anak putus sekolah akibat faktor jarak maupun kemiskinan ekstrem harus segera dihimpun sebagai dasar intervensi pemerintah. Ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Tengah melakukan survei langsung di sejumlah wilayah yang dinilai masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
“Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Bruno, lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, pendidikan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, masih ada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang membuat anak-anak memilih bekerja setelah lulus sekolah menengah pertama dibanding melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jawa Tengah telah menjalankan program bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem. Pada 2025, sebanyak 5.000 anak difasilitasi untuk kembali bersekolah melalui bantuan biaya pendidikan, seragam, buku, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya.
“Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya. Tahun 2025 provinsi menyekolahkan 5.000 anak putus sekolah atau anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujarnya.
Selain memetakan angka putus sekolah, Pemprov Jawa Tengah juga akan mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan menengah di wilayah sasaran. Jika ditemukan kebutuhan mendesak dan tersedia lahan, pembangunan SMA atau SMK negeri akan diusulkan dalam penganggaran pemerintah provinsi.
“Contoh di Temanggung ada tujuh daerah blank spot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Jawa Tengah tengah fokus menuntaskan sekitar 23 wilayah yang belum memiliki akses SMA sederajat. Salah satu upaya yang telah direalisasikan adalah pendirian SMAN Kemalang yang diresmikan pada Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta penambahan SMA negeri di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran yang hingga kini belum memiliki SMA atau SMK negeri. Menurutnya, keberadaan sekolah menengah sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten Magelang.
“Masalah sekolah saya tidak mau tawar-menawar. Kami akan tetap minta tambah SMA karena IPM di Magelang rendah,” kata Grengseng.
Bupati Temanggung Agus Setyawan juga mengungkapkan masih terdapat tujuh wilayah blank spot pendidikan di daerahnya. Ia berharap Pemprov Jawa Tengah mempercepat pembangunan SMA sekaligus mendukung penyediaan lahan untuk program Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti meminta dukungan pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar dan masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem.
“Sudah siap lahan desa 4 hektare dan kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi,” ujar Yuli.
Pemetaan yang diperintahkan Ahmad Luthfi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan data tersebut, Pemprov Jawa Tengah menargetkan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat di kawasan pegunungan dan wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan sekolah menengah dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.
