SEMARANG, reaksinasional.com – Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menangani abrasi dan banjir rob di pesisir utara melalui metode Hybrid Sea Wall akhirnya mendapat lampu hijau. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), memastikan bahwa konsep tanggul laut berbasis alam tersebut telah diterima secara resmi oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Kepastian ini diperoleh usai rapat koordinasi antara Pemprov Jateng dengan Badan Otorita di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa (9/12/2025). Gus Yasin menjelaskan bahwa konsep ini merupakan inovasi gagasan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang memadukan konstruksi beton ringan dengan rehabilitasi hutan mangrove. Tujuannya bukan sekadar menahan ombak, tetapi juga memerangkap sedimen lumpur untuk membentuk garis pantai baru secara alami.
Rencananya, penerapan teknologi hibrida ini akan difokuskan pada garis pantai Kabupaten Demak hingga Jepara. Selain itu, beberapa titik kritis lain seperti di Kabupaten Pemalang juga akan menjadi lokasi prioritas. Untuk mempercepat realisasi, Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota akan berkolaborasi penuh dengan tim teknis dari Badan Otorita di lapangan.
Wakil Ketua II Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Suhajar Diantoro, menegaskan bahwa pemerintah pusat memang tengah memprioritaskan penanganan di dua kawasan strategis, yakni Teluk Jakarta dan Teluk Semarang. Khusus Teluk Semarang, cakupannya meliputi perairan Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan sebagian Kabupaten Demak.
Menurut Suhajar, penyelesaian menyeluruh tanggul laut di sepanjang Pantura Jawa diperkirakan memakan waktu 20 hingga 30 tahun. Namun, untuk percepatan di wilayah prioritas seperti Teluk Semarang, target penyelesaiannya dipatok dalam waktu 8 tahun. Ia menekankan bahwa pendekatan pembangunan tidak akan seragam; wilayah dengan ekosistem mangrove kuat akan menggunakan skema hybrid, sedangkan wilayah lain mungkin memerlukan tanggul pantai konvensional atau beton penuh (giant sea wall).
Terkait progres teknis, saat ini Badan Otorita bersama Pusat Hidrosal tengah merampungkan survei batimetri dan investigasi tanah. Progres survei di Teluk Semarang dilaporkan sudah melampaui 70 persen. Setelah data rampung, pekerjaan konsultan perancangan desain dijadwalkan mulai Januari 2026 dengan estimasi waktu enam bulan, termasuk kajian dampak sosial.
Jika seluruh dokumen perencanaan rampung pada Juli 2026 dan disetujui Presiden, Suhajar optimis peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek strategis ini bisa dilaksanakan pada September 2026.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua I Badan Otorita, Darwin Trisna Djajawinata. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan inisiatif lokal seperti hybrid sea wall dari Undip ini terakomodasi dalam desain besar (ultimate design) pelindung Pantura.
Untuk merealisasikan proyek raksasa ini, Badan Otorita akan merumuskan skema pendanaan kolaboratif. Sumber dana tidak hanya bertumpu pada APBN atau APBD, melainkan juga membuka peluang investasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (*)
