MAKASSAR, ReaksiNasional.com – Pemerintah Kota Makassar menggandeng puluhan sekolah swasta untuk menampung peserta didik yang tidak lolos seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sekolah negeri. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut, dari 67 sekolah swasta yang disiapkan untuk bekerja sama, sebanyak 55 SMP swasta telah resmi menjadi mitra dalam program sekolah gratis yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung pemerintah daerah.
Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Makassar dalam menjamin setiap anak tetap memperoleh hak atas pendidikan meski tidak diterima di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung. Menurut dia, langkah itu juga menjadi strategi untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat keberadaan sekolah swasta sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan di Kota Makassar.
“Tahun 2026 ini, Pemkot Makassar menggandeng sebanyak puluhan sekolah swasta sebagai mitra untuk menampung peserta didik yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri. Seluruh biaya pendidikan siswa yang mengikuti masuk di sekolah swasta, itu akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Makassar,” ujar Appi, Senin (29/6/2026).
Ia menegaskan, sekolah negeri dan sekolah swasta harus dipandang sebagai mitra strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, pemerintah berupaya menghapus stigma yang membedakan kualitas layanan pendidikan di kedua jenis sekolah tersebut. Menurutnya, pemerataan akses pendidikan juga harus diiringi dengan peningkatan mutu pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, sehingga orang tua tidak lagi khawatir terhadap kualitas pendidikan anak hanya karena bersekolah di sekolah swasta.
Appi juga meminta seluruh sekolah swasta mitra menyiapkan sarana dan prasarana serta memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai agar mampu menerima tambahan peserta didik pada tahun ajaran baru. “Kami ingin sekolah-sekolah swasta juga bertumbuh. Karena itu anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri akan kami distribusikan ke sekolah swasta,” katanya. Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan sekolah swasta dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyatakan skema tersebut menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus bentuk komitmen pemerintah menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan. “Tahun 2026 ini sekolah swasta ikut mengakomodasi anak-anak kita dan itu tidak berbayar. Seluruh biayanya ditanggung Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
Achi menjelaskan, kolaborasi dengan sekolah swasta merupakan salah satu inovasi pada masa kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin untuk memperluas akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Makassar. Program tersebut juga dinilai sebagai langkah konkret untuk mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan kuota penerimaan di sekolah negeri. Ia bahkan menyebut jumlah sekolah swasta yang bermitra lebih besar dibandingkan sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung tambahan.
Menurut Achi, keberadaan sekolah swasta mitra juga menjadi solusi bagi wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap sekolah negeri atau blind spot pendidikan. Melalui mekanisme pilihan sekolah keempat maupun kelima pada sistem SPMB, peserta didik tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut, orang tua tidak perlu khawatir apabila anaknya belum diterima di sekolah negeri karena Pemkot Makassar memastikan seluruh siswa tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa dibebani biaya sekolah.
Adapun 55 sekolah swasta yang telah resmi bergabung dalam program sekolah gratis tersebut antara lain:
- SMP Buq Atun Mubarakah (Biringkanaya)
- SMP Muhammadiyah 9 (Biringkanaya)
- SMP Sawerigading (Bontoala)
- SMP Ma’rif Makassar (Bontoala)
- SMP Anak Indonesia (Bontoala)
- SMP IRNAS (Bontoala)
- SMP Tridharma Makassar
- SMP Ittihad (Makassar)
- SMP Muhammadiyah 13 (Makassar)
- SMP Muhammadiyah 14 (Makassar)
- SMP YP PGRI I Kijang (Makassar)
- SMP Kristen Kondo Sapata (Makassar)
- SMP Islam Al-Izhar Cendekia (Makassar)
- SMP YP PGRI 4 Makassar (Mamajang)
- SMP YP PGRI Disamakan (Mamajang)
- SMP LPP UMI (Mamajang)
- SMP YP PGRI 3 (Mamajang)
- SMP Makassar Raya (Mamajang)
- SMP Kartika (Manggala)
- SMP Nurul Muttahid (Manggala)
- SMP Amanah Nusantara (Manggala)
- SMP Reformasi (Manggala)
- SMP Citra Mulia (Manggala)
- SMP Sanur (Manggala)
- SMP Harapan Bhakti (Manggala)
- SMP Bajiminasa (Mariso)
- SMP Muhammadiyah 5 (Mariso)
- SMP Tutwuri (Panakkukang)
- SMP Dharma (Panakkukang)
- SMP Maha Putra Tello (Panakkukang)
- SMP Saribuana Makassar (Rappocini)
- SMP Tujuhlima (Tallo)
- SMP Datuk Ribandang (Tallo)
- SMP Islam Cokroaminoto (Tallo)
- SMP Syekh Muhsamman (Tallo)
- SMP Muhammadiyah 10 (Tallo)
- SMPS Prasetya (Tamalanrea)
- SMPIT Darurrahman (Tamalanrea)
- SMP Laniang (Tamalanrea)
- SMP Tamalatea Disamakan (Tamalate)
- SMP Yavend Bongaya (Tamalate)
- SMP Bahri Wahid (Tamalate)
- SMP Ki Hajar Dewantara (Ujung Pandang)
- SMPIT Insan Cendekia (Biringkanaya)
- SMP Kristen Kalam Kudus (Bontoala)
- SMP Islam Mesjid Raya (Bontoala)
- SMP Muhammadiyah 12 (Rappocini)
- SMP Cokroaminoto (Tallo)
- SMP IT Multazam 45 (Tamalanrea)
- SMPIT Khalifah Islamic School (Tamalate)
- SMP Pundarika (Ujung Pandang)
- SMP Protestan (Ujung Pandang)
- SMP Muhammadiyah 2 (Ujung Tanah)
- SMP DDI Al-Irsyad (Ujung Tanah)
- SMP Trisakti (Wajo).
Pemerintah Kota Makassar berharap pemerataan akses pendidikan dapat semakin luas dan seluruh peserta didik tetap memperoleh kesempatan belajar tanpa terkendala biaya.
