YOGYAKARTA, reaksinasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terpilih menjadi salah satu instansi percontohan (piloting) dalam program nasional E-Learning Integritas yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Komitmen ini dikukuhkan melalui penandatanganan kerja sama antara KPK dengan 12 lembaga (terdiri dari kementerian dan pemerintah daerah) di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, pada Senin (8/12/2025).
Dalam acara peluncuran program yang berfokus pada pencegahan Petty Corruption (korupsi skala kecil) tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Sumarno menegaskan keseriusan Pemprov Jateng untuk memobilisasi puluhan ribu pegawainya agar terlibat aktif.
“Di Jawa Tengah tercatat ada sekitar 52 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN). Target kami, seluruhnya bisa masuk dan mengikuti pembelajaran digital integritas ini,” tegas Sumarno.
Sumarno menjelaskan, program ini sangat penting untuk menanamkan pemahaman bahwa korupsi sering kali bermula dari kebiasaan kecil yang mengabaikan integritas. Ia mencontohkan perilaku sederhana seperti terlambat masuk kerja atau menyontek di bangku sekolah, yang jika dibiarkan akan dianggap lumrah, padahal itu adalah benih dari perilaku koruptif.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa edukasi ini tidak hanya penting bagi ASN, tetapi juga bagi mitra pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas. “Jika masyarakat paham bahwa hal-hal sepele tertentu sebenarnya bertentangan dengan integritas, mereka bisa berinisiatif untuk saling mengingatkan. Pencegahan korupsi butuh kontrol sosial,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret sebelumnya, Pemprov Jateng juga telah menginisiasi sekolah berintegritas sebagai pondasi awal pembangunan karakter. Sumarno berharap, dengan masifnya akses e-learning ini, para ASN akan memiliki mental yang lebih tangguh. Jika mereka mampu menghindari godaan korupsi kecil, diyakini mereka akan lebih kuat saat memegang amanah dan tanggung jawab yang lebih besar.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa program E-Learning Petty Corruption ini menargetkan jangkauan hingga 5 juta ASN di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga kompetensi dan integritas abdi negara secara nasional. Setyo bahkan berharap ke depannya sertifikasi atau pemahaman antikorupsi ini bisa menjadi salah satu prasyarat utama dalam meniti karier atau jabatan birokrasi. (*)
