Wacanakan Persidangan in absentia, KPK Dinilai tak Berdaya Tangkap Harun Masiku dan Nurhadi

By Reaksi Nasional 10 Mar 2020, 11:10:15 WIBNasional

Wacanakan Persidangan in absentia, KPK Dinilai tak Berdaya Tangkap Harun Masiku dan Nurhadi

Keterangan Gambar : pakar Hukum Pidana, Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad


Oleh Bontor Sitanggang

REAKSI JAKARTA-Wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan  Harun Masiku tanpa kehadirannya sama sekali dalam persidangan atau in absentia menuai kritik dari berbagai pihak.

Langkah KPK ini dinilai tidak menunjukan keperkasaan KPK sebagai penegak hukum yang dikenal masyarakat sebagai palang pintu terakhir dalam pemberantasan korupsi seakan hilang begitu saja.

Sebut saja berbagai kasus yang ditangani KPK di era sebelumnya banyak menunjukan prestasi yang bahkan mampu menemukan pejabat publik yang dinilai kuat secara figur namun bisa ditangkap walau bersembunyi. Salah satu contohnya mantan ketua DPR Setya Novanto, dalam kasus mega korupsi E-KTP. Setya Novanto yang setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK tidaklah mudah dalam proses penangkapannya, tapi  meski penuh dengan drama dan aksi, akhirnya KPK keluar sebagai pemenang dan Setya Novanto tertangkap.

"Gagasan sidang in absentia hendaknya tidak segera direalisasikan karena akan menunjukkan bahwa KPK tidak berdaya menemukan Harun Masiku. Selain itu jika diadili dan dinyatakan bersalah juga kesulitan melakukan eksekusi," ujar pakar Hukum Pidana, Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, kepada Renas, Selasa (10/03/2020).

Ia menilai, usaha yang dilakukan oleh KPK belum terlihat dan hanya menyampaikan bahwa KPK melakukan pencarian. Aksi itu hanya KPK yang mengetahui sampai dimana mereka melakukan pencarian tersangka.

"Belum maksimal, dulu Nazarudin sampai ke luar negeri saja bisa ketemu," tuturnya.

Dikatakan Suparji, KPK masih memiliki waktu yang panjang untuk melakukan pencarian. Jika memang dalam waktu yang sudah lama tersangka tidak ditemukan, pengadilan in absentia bukan mustahil dilakukan.

"Ya dibolehkan dengan syarat tersangka tidak ditemukan setelah melalui pencarian dalam waktu yang lama dan sungguh-sungguh.

Ya jelas beda. Kalau terdakwa tidak ada, gak terungkap fakta yang sebenarnya," katanya.

Suparji mempertanyakan komunikasi antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya dan juga dengan badan negara yang bisa saja diberdayakan untuk membantu KPK untuk menemukan tersangka.

"KPK harus sungguh memburu dan menemukannya, kerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan aparat penegak hukum yang lain," jelasnya.

Menurut Suparji, wacana KPK ini bukan hanya untuk kasus Harun Masiku dan Nurhadi, tetapi untuk kasus lainnya KPK juga berencana melakukan pengadilan in absentia.

"Iyaa betul, ada 2 orang lagi Resky dan Hendra, dalam kasus grativikasi di MA," ungkap Suparji.

Suparji menilai, apa yang dilakukan oleh KPK menjadi poin tersendiri bagi masyarakat pegiat anti korupsi bahwa KPK sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencari HM dan Nurhadi.

"Ya tidak sekedar panik tapi tidak bertaji dan tidak berdaya. Ya karena faktor kekuatan politik dan dampak hukum yang melingkari perkara tadi," papar Suparji.

Dunia Hukum tanah air kata Suparji, memang di hebohkan dengan perkara kasus Harun Masiku. Kemudian publik ramai menyoroti kasus dugaan penerimaan suap gratifikasi mantan sekretaris MA Nurhadi Cs. Baik Harun masiku dan Nurhadi Cs telah di tetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO.

Berbagai kabar beredar Harun masiku tewas atau di sembunyikan, sementara Nurhadi Cs di isukan di lindungi dalam " golden premium protection " di salah satu tempat di Jakarta.

Di pihak lain, KPK sebagai lembaga penegak hukum mengancam akan mempidanakan pihak-pihak yang melindungi para buronan.

"Bagaimana sebenarnya kedua kasus ini dapat terungkap dan sejauh mana posisi para advokat yang kliennya masuk dalam DPO," imbuhnya.

Seperti diketahui, Nurhadi merupakan tersangka kasus suap-gratifikasi yang dijerat KPK sejak 16 Desember 2019. Nurhadi tak sendiri. Menantunya, Rezky Herbiyono, turut disematkan status tersangka.

KPK menduga Nurhadi dan Rezky menerima suap dari seorang bernama Hiendra Soenjoto sebagai Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT). Pemberian suap disebut KPK berkaitan dengan pengurusan berbagai macam perkara saat Nurhadi aktif sebagai Sekretaris MA. Selain dari Hiendra, Nurhadi-Rezky diduga mendapatkan berbagai suap-gratifikasi yang totalnya Rp 46 miliar.

Sementara itu Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang turut menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. (R1)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article