Terkait Pimpinan Belum Cukup Umur, Pakar Hukum Pertanyakan Pansel Komisioner KPK

By Reaksi Nasional 11 Mar 2020, 14:09:04 WIBNasional

Terkait Pimpinan Belum Cukup Umur, Pakar Hukum Pertanyakan Pansel Komisioner KPK

Keterangan Gambar : Suparji Ahmad


Oleh Bontor Sitanggang

REAKSI JAKARTA- Salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, sedang hangat diperbincangkan, menyusul adanya aksi dari pegiat anti korupsi yakni Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang akan menggugat Keppres pengangkatan Nurul Ghufron menjadi pimpinan KPK ke PTUN Jakarta karena dinilai belum cukup umur.

Menanggapi gugatan tersebut, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan bahwa aturan haruslah dipatuhi sebagai payung hukum. Sementara itu, aturan yang dilanggar harus dipertimbangkan untuk dikoreksi ataupun mendapat ganjaran layaknya semua hukum yang ada di negara Indonesia.

"Ya berarti tidak memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK. Akibatnya yang bersangkutan batal demi hukum dan harus diberhentikan," kata Suparji, kepada Renas, Rabu (11/03/2020).

Dikatakan Suparji, hukum itu penuh dengan pertimbangan, namun pada akhirnya siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri harus diberikan sanksi. Ia juga menjelaskan, tidak semua hukum yang akan memberikan sanksi pidana akan tetapi ada juga aturan yang memberikan sanksi administrasi.

"Ya tapi kan tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang maka bagaimana dapat dipertahankan," katanya.

Suparji menyayangkan hal ini bisa terjadi, padahal lanjutnya dalam penyaringan menjadi pimpinan KPK tidaklah gampang, namun harus melalui proses seleksi yang sangat ketat. Panitia seleksi adalah terdiri dari orang-orang yang berkompeten dan paham akan hukum.

"Ya terjadi kelalaian dalam proses seleksi, seharusnya undang-undang yang menjadi dasar untuk menentukan pilihan para komisioner KPK," papar Suparji.

"Ya menurut saya tidak teliti atau lalai. Pansel perlu diminta pertanggungjawaban, Ombudsman perlu dilibatkan untuk memastikan penyebab terjadinya pelanggaran tersebut," sambung Suparji.

Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam waktu dekat akan melayangkan gugatan ke PTUN terkait Keppres pengangkatan Nurul Ghufron menjadi pimpinan KPK. Alasannya, Ghufron belum cukup umur. Saat dilantik, usianya baru 45 tahun. Padahal, UU KPK menyaratkan usia minimal pimpinan KPK 50 tahun.

"Kita tim advokasi Undang-Undang KPK akan menggugat Keppres dari saudara Nurul Ghufron, Mungkin pekan depan kita akan melayangkan gugatan terhadap pelantikan Nurul Ghufron ke PTUN," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Kurnia Ramadhana di Jakarta.

Kurnia mengatakan Ghufron seharusnya tidak bisa dilantik sebagai pimpinan KPK, karena dalam Pasal 29 Huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan minimal umur pimpinan KPK adalah minimal 50 tahun, sedangkan umur Nurul Gufron saat dilantik baru 45 tahun (lahir 22 September 1974).Pengangkatan Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK dilakukan berdasarkan pada Keppres Republik Indonesia Nomor 129/P Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Kurnia, Keppres tersebut bertentangan dengan UU KPK baru hasil revisi.  (R1)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • mohigrt

    ????????????? ?????????????? ?????? ????????? ??????? ??????????? ???? <a ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article