Temuan BPK Atas Retribusi IMB, Bidang Tata Ruang Saling Lempar Tanggung Jawab

By Reaksi Nasional 07 Nov 2019, 18:39:30 WIBReaksi Bekasi

Temuan BPK Atas Retribusi IMB, Bidang Tata Ruang Saling Lempar Tanggung Jawab

Keterangan Gambar : Deni Mulyadi Camat Tambun Utara yang mantan Kabid Tata Ruang-- Gedung DPMPTSP Kab Bekasi


Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Hasil audit BPK yang menemukan kebocoran terhadap retribusi IMB yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi tahun 2018 mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Kepala Bidang Tata Ruang pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sukmawati saat dikonfirmasi Reaksi, Kamis (7/11/2019) mengatakan, temuan BPK atas kebocoran retribusi IMB tersebut, bukan merupakan tanggungjawabnya. Sebab, Kabid Tata Ruang tahun 2018 bukanlah dirinya, untuk itu sebaiknya ditanyakan ke pejabat yang lama.

Dikatakan Sukmawati, karena pejabat Kabid Tata Ruang saat itu bukan dirinya, maka mengenai berapa jumlah perusahaan yang belum membayar retribusi IMB dan nominalnya tidak diketahuinya. Untuk itu, jika ingin mengetahui hal itu ditanyakan ke Bidang Wasdal.

"Saya sekarang lagi meeting, prinsipnya jawabannya sama dengan saat konfirmasi dahulu," ujar Sukma.

Sementara Camat Tambun Utara, Deni Mulyadi yang pada tahun 2018 menjabat Kabid Tata Ruang DPMPTSP Kab Bekasi, Kamis (7/11/2019) mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya temuan BPK tersebut. Hal itu karena pihaknya sudah pindah, dan telah menjabat Camat Tambun Utara terhitung Februari 2018.

Deni menambahkan, penerbitan IMB dengan pembayaran retribusi IMB merupakan hal yang berbeda. Sehingga apabila ada ditemukan IMB yang sudah terbit belum disetorkan retribusinya, maka ditarik saja retribusinya kepada pemohon IMB. Dan hal itu bukan merupakan kesalahan.

"Kalo ada IMB yang terbit belum membayar retribusi, tarik aja ke pemohon. Lagian Saya keluar dari DPMPTSP Februari 2018, jadi saya tidak tau," kata Deni.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua Umum LSM Kompi, Ergat Budtomy mengungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi seharusnya yang paling bertanggungjawab terhadap adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi IMB yangencapai 23 miliar.

Pasalnya, bidang yang saat ini dipimpin, Sukmawati tersebut adalah bidang yang memproses dan menerbitkan IMB. Sehingga jika ada kebocoran PAD retribusi IMB, maupun berkas IMB yang telah diserahkan kepada pemohon IMB meskipun belum membayar retribusi, tidak mungkin diserahkan kepada pemohon, apabila kinerja Bidang Tata Ruang sesuai SOP yang berlaku.

"Jika kinerja Bidang itu sesuai SOP, tidak akan ada temuan kebocoran IMB. Sebab tidak mungkin IMB bisa selesai dan diserahkan ke pemohon, sebwlum membayar retribusi IMB," ujar Ergat.

Dikatakan Ergat, temuan BPK tersebut diperkuat dengan adanya uji petik, sehingga tidak mungkin asal. Dan hal serupa kini juga terjadi dalam izin PT SIGI, dimana IMB perluasan belum ada, namun ironisnya perusahaan itu sudah beroperasi dan menggunakan bangunan perluasan tersebut.

Bukan hanya itu saja, ada dana yang menjadi potensi retribusi IMB sebesar Rp1,4 miliar, namun anehnya tidak tercatat di DPMPTSP Kabupaten Bekasi. Uang yang sangat besar itu diantaranya berasal dari IMB yang sudah terbit dan sudah diambil pemohon namun pembayaran kurang, ada juga berasal dari IMB yang sudah terbit namun diambil dan di bayar pemohon, dan dari IMB sudah terbit namun dibayar pada tahun berikutnya.

Sementara Kepala Seksi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Wowo Fadilla saat dikonfirmasi Reaksi, Kamis (24/10/2019) terkait PT SIGI belum memiliki IMB mengaku bahwa perusahaan tersebut belum memiliki IMB.

Dikatakan Wowo, pihaknya mengetahui PT SIGI belum mengantongi IMB setelah adanya laporan dan melakukan peninjauan ke lokasi pabrik untuk pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu, diketahui PT SIGI melakukan perluasan terhadap bangunan industrinya, namun belum mengurus IMB.

"Benar ada bangunan tambahan yang belum memiliki IMB," ujar Wowo.

Ditambahkan Wowo, menurut pengakuan pihak PT SIGI saat ini sedang melakukan pengurusan IMB. Saat ini pengurusan IMB tersebut sedang dalam proses. Dan yang melakukan pengurusan merupakan pihak manegemen perusahaan. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment