Sudin Cipta Karya Jakbar Yustisi Pemilik Bangunan Melanggar Perda

By Reaksi Nasional 07 Nov 2019, 13:14:54 WIBMegapolitan

Sudin Cipta Karya Jakbar Yustisi Pemilik Bangunan Melanggar Perda

Keterangan Gambar : Sudin  Cipta Karya Jakbar melakukan pendataan (BAP)  panggilan Yustisi di Pengadilan Neeri Jakarta Barat, (15/11)  mendatang.


Oleh Maulen Munthe & Khairuddin Sinambela

REAKSI JAKARTA - Empat hari berturut-turut, instansi Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan(Citata) se-jakarta Barat mengikuti pemanggilan yustisi terhadap pemilik bangunan yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung, dan Peraturan Gubernur Propinsi (Pergub) DKI Jakarta No 128 tahun 2012 tentang pengenaan sanksi pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB).

Menurut rencana, para pelanggar  akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) Yustisi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jumat (15/11)  mendatang.

Pengamatan Reaksi selama empat hari berturut-turut di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Blok B lantai 10, ruangan kantor Sudin Citata, ratusan pemilik bangunan maupun kuasa pemilik bangunan datang menghadiri panggilan surat yustisi. Surat panggilan yustisi disampaikan Kepala Seksi Dinas Cipta Karya Jakarta Barat, sesuai masing-masing kecamatan.

Bayu Aji, Kasudin Citata Kota Administrasi Jakarta Barat, saat dikonfirmasi Reaksi di kantornya, Kamis (7/11) mengatakan, setiap menjelang penutupan akhir tahun, Dinas Citata  Propinsi DKI Jakarta, melakukan pemanggilan yustisi terhadap pemilik bangunan yang  melanggar Perda No 128 tahun 2012, tentang pengenaan sanksi pelanggaran IMB serta Pergub No 132 tahun 2007.

“Pemilik bangunan akan dikenakan sanksi berupa tindak pidana ringan (Tipiring) dan diberikan hukuman sesuai dengan Pergub No 132 tahun 2007,” ungkapnya.

Bayu Aji juga menjelaskan, Yustisi tidak ada hubunganya dengan pelanggaran bangunan. Yustisi adalah bentuk hukuman ringan kepada pemilik bangunan, karena sesuai survei petugas pengawasan di lapangan, ada sebagian pemilik telah mendahului untuk membangun, sementara IMB masih dalam tahap proses permohonan.

“Paling  fatal pemilik bangunan sengaja membangun tidak sesuai hasil  ketetapan rencana kota (KRK) atau tidak sesuai gambar persetujuan arsitektur (GPA). Terhadap  pelangaran seperti ini kami tidak akan memberikan toleransi,wajib bongkar paksa guna memberikan efek jera kepada pemilik bangunan lain," tuturnya.

Di ruangan kntor sama, H. Maulani Parlaungan Pane,  Kepala Seksi Pengawasan Sudin Citata Jakarta Barat mengatakan, Dinas Cipta Karya melakukan yustisi atau tindak pidana ringan (Tipiring) kepada pelaku teknisi bangunan sesuai dengan Pergub No 132 tahun 2007.

“Tindakan tersebut guna memberikan efek jera kepada pemilik,  sementara Pergub No 128 tahun 2012, tentang pengenaan sanksi pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) setiap bangunan melanggar akan dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja,  sesuai hasil rekomendasi (Rekomtek) Dinas Cipta Karya,” tuturnya.

H. Muhammad Sodik, Kepala Seksi Penindakan Sudin Cipta Karya Jakarta Barat, menuturkan hal serupa.

“Mengacu kepada Pergub No. 128 tahun 2012 jelas tertulis tentang pengenaan sanksi pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung. Wajib diberikan tindakan tegas berupa bongkar paksa. Setiap tahun Yustisi melalui pengadilan tetap dilaksanakan, hasil uang yustisi akan masuk ke kas negara,” ungkapnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment