Subsidi Upah Termin Kedua Kembali Disalurkan

By Reaksi Nasional 17 Nov 2020, 13:24:58 WIBNasional

Subsidi Upah Termin Kedua Kembali Disalurkan

Keterangan Gambar : Menaker Ida Fauziah


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah termin kedua kepada pekerja yang masuk dalam tahap III. Jumlah pekerja yang memperoleh bantuan itu sebanyak 3.149.031 pekerja dengan anggaran mencapai Rp3,77 triliun.

Dengan penyaluran tahap ke III itu, maka total pekerja penerima bantuan upah sebanyak 8.042.847 pekerja. Pada tahap I, pemerintah menyalurkan subsidi upah kepada 2.180.382 pekerja. Kemudian tahap II sebanyak 2.713.434 pekerja. Total anggaran negara yang dikucurkan kepada penerima bantuan upah itu mencapai Rp9,65 triliiun. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, proses penyaluran tahap ke III subsidi upah dipercepat karena datanya sudah clear and clean.

“Percepatan penyaluran ini sebagai ikhtiar pemerintah untuk membantu daya beli buruh yang terdampak pandemi Covid-19” kata Ida Fauziyah, dalam siaran persnya yang diterima Renas, Selasa (17/11)

Realisasi sementara penyaluran subsidi upah pada termin kedua, tahap I telah disalurkan kepada 844.083 pekerja (38,71 %). Sedangkan tahap II telah disalurkan kepada 685.427 pekerja (25,26 %). Anggaran penyaluran tahap I dan II sebesar Rp1,8 triliun. Laporan dari Bank Penyalur per 15 November kemarin, realisasi penyaluran untuk termin kedua sudah mencapai 1,5 juta orang.

Dengan kondisi ini, kata Ida, sisa penyalurannya masih dalam proses dan perkembangannya akan terus dimonitor.

“Saya mohon para pekerja bersabar karena jumlah dana yang harus ditransfer Bank Penyalur ke masing-masing rekening pekerja cukup besar,” kata Ida.

Ia mengatakan, penyaluran termin kedua ini merupakan penyaluran periode November-Desember 2020. Sebelumnya, pada termin pertama, Kemnaker telah menyalurkan subsidi upah kepada 12.252.668 pekerja (98,78%) dari target penyaluran sebanyak 12.403.896 penerima. 

“Ada sejumlah pekerja yang belum menerima bantuan subsidi upah karena beberapa kendala seperti duplikasi rekening, rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid, atau rekening yang telah dibekukan. Kemudian ada juga rekening yang tidak sesuai NIK dan rekening yang tidak terdaftar di kliring. Jumlah rekening bermasalah ini mencapai 151 ribu,” jelas Ida.

Untuk itu, kata Ida melanjutkan, pekerja yang merasa berhak mendapat subsidi upah namun terkendala karena masalah rekening, maka sebaiknya berkomunikasi dengan manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar datanya diperbaiki. 

“Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan maka penyelesaian datanya harus dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan koreksi kepada Kemnaker,” ujarnnya.

Ida menyebutkan, bantuan pemerintah berupa subsidi upah merupakan program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Subsidi ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat yaitu warga negara Indonesia, pekerja penerima upah, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, upah di bawah Rp5 juta dan memiliki rekening aktif. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment