SIMFONI-PPA Bakal Jadi Rumah Rujukan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

By Reaksi Nasional 07 Nov 2019, 14:30:28 WIBNasional

SIMFONI-PPA Bakal Jadi Rumah Rujukan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Keterangan Gambar : Asisten Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA Valentina Ginting.


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah data untuk membangun mekanisme penanganan kasus kekerasan tersebut sangat terbatas.

Untuk mendukung keterbatasan data itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) membangun  Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) agar dapat memberikan secercah harapan dan menjadi sumber rujukan terkait pencatatan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Selama ini, data yang dijadikan pijakan dalam melakukan mekanisme penanganan kasus anak korban kekerasan adalah data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018, SIMFONI-PPA, crawling media massa, dan Bagian Pengaduan Masyarakat Kemen PPPA.

“Namun, ketika di lapangan, masih sulit bagi kami untuk mendapatkan data terkait tindak lanjut suatu kasus kekerasan terhadap anak. Misalnya seperti di mana korban dirujuk, sejauh mana proses pengadilannya, alur layanan mediasinya, dan pendampingannya,” kata Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kemen PPPA, Valentina Gintings dalam rilisnya yang diterima Kamis (7/11)

Ginting mengatakan saat ia berdialog dengan peserta rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Data Gender dan Anak dan Evaluasi Penyelenggaraan SIMFONI-PPA, di Semarang, kemarin.

Valentina menambahkan, jika hanya pemerintah yang memberikan data, maka data yang diakomodir hanya data yang ada di permukaan saja. Oleh karenanya, dibutuhkan peran orang tua dan masyarakat untuk melakukan pengaduan atau ikut mengakomodir pengaduan kekerasan terhadap anak.

Terkait tenaga kerja perempuan, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kemen PPPA, Rafail Walangitan mengatakan, data yang dijadikan acuan selain dari SIMFONI-PPA adalah pengaduan dari Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) untuk pekerja perempuan dalam negeri. Lalu, Aplikasi Safe Travel dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk pekerja perempuan migran.

“Pekerja perempuan biasanya merasa malu melakukan pengaduan dan bahkan takut dikeluarkan dari perusahaan jika mereka mengadu. Hal inilah yang membuat Kemen PPPA menjemput bola untuk mendatangi para pekerja perempuan dengan mendirikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

Data kasus pada RP3 juga dijadikan data acuan bagi mekanisme penanganan pengaduan bagi pekerja dalam negeri. Sementara, terkait mekanisme penanganan pengaduan bagi pekerja migran masih menggunakan data acuan dari aplikasi Safe Travel dan BNP2TKI,” tutur Rafail.

Kepala Biro Perencanaan dan Data Kemen PPPA, Fakih Usman menyebutkan,  selain merujuk SIMFONI-PPA, isu yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki rujukan dalam stakeholder lainnya, seperti perdagangan orang yang dirujuk dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO). Kemudian BNP2TKI terkait pekerja migran perempuan.

“Kami berharap semua data kekerasan perempuan dan anak yang dimiliki oleh lembaga itu dapat diintegrasikan dengan SIMFONI - PPA,” kata Fakih dengan menambahkan.

SIMFONI-PPA juga akan bekerja dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan anak. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment