Sekretaris BPKD : Dana BOP tidak Bisa Dicairkan Tanpa SK

By Reaksi Nasional 15 Okt 2020, 15:44:46 WIBReaksi Bekasi

Sekretaris BPKD : Dana BOP tidak Bisa Dicairkan Tanpa SK

Keterangan Gambar :


Tim Reaksi

REAKSI BEKASI – Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Kanak Kanak (TK) se - Kota Bekasi diduga pencarian dana tersebut tidak sesuai aturan dan ada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data yang dimiliki Tim Reaksi, Surat Keputusan (SK) Walikota Bekasi Nomor 460/Kep.89-BPKD/II/2019 pagu ditetapkan Rp 28.744.670.000 dan dilakukan perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 460/Kep.107.A-BPKAD /III/2019 Tentang perubahan, dengan pagu yang ditetapkan sebesar Rp28.257.700.000; Dengan jumlah PKBM se Kota Bekasi Penerima dana BOP pada tahun 2019 sebanyak 22 PKBM, untuk paket A, B dan C serta jumlah siswa berkisar 3000 lebih .

Terkait hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi pun melakukan konprensi pers Jumat (9/10/2020) yang dipimpin sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi UU Saeful Mikdar Walikota Bekasi Nomor 460/Kep.89-BPKD/II/2019 pagu ditetapkan Rp 28.744.670.000 dan dilakukan perubahan SK Wali Kota Bekasi Nomor : 460/Kep.472-BPKAD/X|/2019 menjadi Rp25.019.150.000.

Dengan adanya SK Wali Kota Bekasi Nomor : 460/Kep.472-BPKAD/X|/2019 menjadi pertanyaan.  Sebab SK walikota tersebut dikeluar pada bulan November tahun 2019.

Namun, menurut hasil investigasi di lapangan, beberapa PKBM mendapatkan hanya satu tahap dan diterima pada bulan sebelum ada SK walikota Nomor : 460/Kep.472-BPKAD/X|/2019.

Tim Reaksi mencoba mengkonfirmasi langsung Amsiyah, sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Kamis (15/10/2020)  mengatakan "untuk meminta SK tersebut harus ada permohonan informasi (bersurat).”  Namun ketika tim Reaksi menanyakan apakah dana BOP bisa cairkan sebelum ada SK? "Tentu tidak bisa, dasarnya pencairan SK,” jawab sekretaris BPKAD.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bekasi lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia (LSM Forkorindo) mengatakan  hal ini jadi lucu.

“Kenapa saya katakan ini lucu , kok bisa dicairkan dana BOP sebelum ada SK, kan sudah jelas menyalahi aturan.”

Ditambah lagi, dari informasi di lapangan, inspektorat Kota Bekasi hanya memeriksa satu PKBM, padahal menurut data,  ada 22 PKBM yang menerima. “Sedangkan salah satu media telah mengirimkan surat klarifikasi ke inspektorat Kota Bekasi terkait Dana BOP ke PKBM sudah satu bulan lebih, kok buru satu PKBM yang diperiksa?” ujarnya.

“Saya meminta ke inspektorat harus memeriksa semua penerima dana BOP mulai dari PKBM,KB , TPA, TK dan SPS agar terang benderang,” tutupnya. (R1)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment