Sekjen OPSI Sebut Menaker Ida Fauziah "Omdo"

By Reaksi Nasional 22 Apr 2021, 14:06:22 WIBNasional

Sekjen OPSI Sebut Menaker Ida Fauziah "Omdo"

Keterangan Gambar : Sekjen OPSI Timboel Siregar


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA –  Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah omong doang alias  (Omdo) karena tidak kreatif serta tidak memiliki terobosan dan inovasi baru mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan. Adapun regulasi yang disampaikan Menaker Ida Fauziah terkait komitmen dan perhatian khusus kepada pekerja perempuan merupakan hak normatif pekerja perempuan yang sudah berlaku sejak lama.

Sebagaimana diketahui, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat mengisi Webinar bertajuk "Dakwah dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perempuan" yang diselenggarakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (20/4/2021). Ketika itu, Ida menyebutkan Kemnaker memberikan perhatian khusus dan terus berkomitmen dalam pemberdayaan pekerja perempuan, termasuk dalam hal pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Perlindungan itu diberikan dalam tiga aspek kebijakan yakni protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.

Komitmen perlindungan bagi pekerja perempuan disebutkan ada tiga hal. Pertama, kebijakan protektif, yakni kebijakan pemerintah dalam memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Seperti istirahat karena haid; istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan; istirahat gugur kandung, kesempatan menyusui; dan larangan mempekerjakan perempuan hamil pada shift malam hari.

Kedua, kebijakan yang bersifat kuratif, yaitu kebijakan pemerintah dalam larangan melakukan PHK kepada pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan. Dan Ketiga, kebijakan non-diskriminatif, yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja.

 “Saya menilai bu Menaker ini Omdo dan tidak memiliki terobosan dan inovasi baru mengenai perlindungan bagi pekerja perempuanj. Sebab  dari tiga uraian yang disampaikan itu adalah hak normatif yang memang sudah ada regulasinya sejak lama, namun masih menyisahkan banyak masalah dalam pelaksanaanya. Harusnya ada hal baru yang disampaikan untuk memastikan bahwa ada perlindungan lebih baik bagi pekerja perempuan dari yang sudah ada sebelumnya,” kata Timboel kepada Renas, Kamis (22/04).

            Mestinya, kata Timboel melanjutkan, regulasi yang sudah ada itu tidak perlu disebutkan karena memang hal itu sudah baku berjalan di tempat kerja. Yang perlu disampaikan itu harusnya ada terobosan atau kebijakan baru, sehingga dalam memperingati Hari Kartini para pekerja perempuan mendapat perlindungan secara maksimal.

            Kebijakan baru itu misalnya terkait fungsi reproduksi. Sepatutnya Menaker Ida Fauziah mau mendukung pelaksanaan cuti melahirkan selama 14 minggu, yang selama ini hanya 12 minggu (atau 3 bulan dengan ketentuan istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan). “Sudah banyak perusahaan yang menerapkan cuti melahirkan 14 minggu untuk mendukung perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan. Tentunya setelah melahirkan, pekerja perempuan wajib menyusui anaknya,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada prinsipnya, negara memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang sedang menyusui anaknya dengan menuangkan aturan tersebut dalam Pasal 83 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”

“Ketentuan itu belum sepenuhnya terimplementasi di tempat kerja karena tidak tersedianya ruang untuk menyusui di tempat kerja dan tidak adanya tempat penitipan bayi, serta transportasi pekerja perempuan dari rumah ke kantor atau sebaliknya yang tidak aman untuk bayi baru lahir. Dengan kondisi seperti itu, banyak pekerja perempuan yang harus meninggalkan bayinya di rumah setelah cuti melahirkan habis. Untuk itu, seharusnya ada terobosan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja perempuan dapat menyusui anaknya selama waktu kerja., ” katanya.

Kemudian, katanya menambahkan, saat ini pekerja perempuan di beberapa sektor usaha rentan di-PHK karena pengusaha hanya memandang para pekerja perempuan pada sebatas tampilan fisiknya saja. Pengusaha mem PHK pekerja perempuan usia 35 atau 45 tahun dengan alasan yang tidak jelas

Fenomena seperti ini, ujar Timboel, sangat mudah ditemui pada pekerja perempuan yang bekerja di sektor jasa seperti di toko-toko yang berada di dalam maupun di luar mall, hingga di maskapai penerbangan.

Ia mengatakan, dalam kondisi masih sangat produktif di usia tersebut, mereka kerap di-PHK sepihak dengan mudah tanpa kompensasi PHK yang memadai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.  Mereka juga banyak yang tidak terlindungi dalam jaminan sosial sehingga mereka tidak memiliki perlindungan ketika bekerja dan tidak memiliki tabungan berupa jaminan hari tua dan jaminan pensiun untuk mempertahankan daya beli beserta keluarganya.

“Pemerintah terus membiarkan hal ini terjadi tanpa mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi para pekerja perempuan tersebut. Mereka dibiarkan jadi pengangguran, yang seharusnya justru diberdayakan sehingga mereka tetap bisa bekerja dengan produktif,” tandasnya.

Ia menyebutkan, saat ini pekerja perempuan banyak yang dipekerjakan sebagai pekerja rumahan yang mendapatkan order dari perusahaan. Pekerja rumahan ini semakin marak terjadi, untuk mengefisienkan biaya produksi, dan umumnya mereka tanpa memiliki perlindungan jaminan sosial dan upah yang layak. Padahal, para pekerja perempuan tersebut masuk menjadi bagian dari industri, yang memberikan nilai tambah bagi industri.

Tidak hanya itu, kata Timboel, dengan lahirnya UU Cipta Kerja junto PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang melegitimasi formula perhitungan per jam yang diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja secara paruh waktu, akan menarik lebih banyak pekerja perempuan ke dalamnya. Mereka berpotensi menjadi pekerja rentan juga, tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial dan upah layak serta hak normatif lainnya. Walaupun bekerja paruh waktu, mereka pun mudah diPHK tanpa alasan yang jelas

“Saya berharap, bila memang ada komitmen Menaker Ida Fauziah untuk melindungi para pekerja perempuan maka seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan menciptakan program pemberdayaan khusus bagi pekerja perempuan, seperti berupa pelatihan, akses modal, dan akses pasar sehingga pekerja perempuan dapat berwiraswasta, yang nantinya akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat umum. Ini pun termasuk untuk para pekerja perempuan migran kita yang pulang dari luar negeri,” katanya menyarankan. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • crydradcavy

    viagra no prescription [url=https://viagrasildenafils.com/ ]generic viagra [/url] buy ...

    View Article
  • AnnaClink

    [url=http://viagraltab.com/]how to buy viagra usa[/url] ...

    View Article
  • Seargerefonge

    dissertation help online <a href=" https://collegeessaylke.com/ ">paying ...

    View Article
  • EvaClink

    [url=http://healthdrx.com/]where to buy retin a gel[/url] ...

    View Article