Revisi UU KPK Dinilai Bakal Memperburuk Iklim Investasi

By Reaksi Nasional 25 Sep 2019, 14:24:20 WIBNasional

Revisi UU KPK Dinilai Bakal Memperburuk Iklim Investasi

Keterangan Gambar :


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA –  Revisi UU KPK mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satu yang menolak revisi UU KPK itu adalah kalangan buruh. Mereka menilai, dengan revisi undang undang tersebut maka lembaga antirasuah itu menjadi tak berdaya menghadapi para koruptor.

“Kami kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak adanya revisi UU KPK. Revisi undang undang ini akan melemahkan KPK sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan investor terhadap Indonesia,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono di Jakarta, Rabu (25/9).

Indikasi pelemahan itu, katanya melanjutkan, sangat terlihat dengan adanya pembatasan penyadapan. Padahal, sebelumnya hal itu adalah kewenangan yang dimiliki KPK. Dengan revisi UU itu maka kewenangan KPK melakukan penyadapan akan dibatasi serta dipersulit.

"Kami menilai revisi ini akan melemahkan KPK. Kalau KPK lemah, dampaknya investor asing tidak akan percaya menanamkan investasinya di Indonesia. Mereka bisa saja khawatir terkait ekonomi berbiaya tinggi akibat adanya korupsi, misalnya dalam hal mengurus perizinan" kata Kahar.

Hal ini kotraproduktif dengan usaha pemerintah untuk menarik investasi. Kemudian ujarnya, jika KPK lemah, buruh juga rentan mendapatkan ketidakadilan. Terutama ketika buruh berselisih di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Seperti yang pernah terjadi pada Hakim Imas dari PHI Bandung yang terlibat suap saat mengadili perkara buruh.

"Para hakim di Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan bisa saja terlibat kongkalikong dengan penguasa jika pengawasan dari KPK lemah," kata Kahar yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden DPP FSPMI ini.

Selain itu, buruh juga menolak terhadap rencana pemerintah yang ingin merevisi UU Ketenagakerjaan. Buruh menilai, revisi terhadap beleid ini akan menurunkan tingkat kesejahteraan buruh Indonesia.

Untuk menyuarakan penolakannya, buruh akan melakukan aksi pada tanggal 2 Oktober 2019 serentak di 10 provinsi. Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI.

"Ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut. Tolak revisi UU Ketenagakerjaan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan tagih janji revisi PP 78/2015," tandasnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Cindyghcoego

    cialis cost <a href="https://uspaxil.com/#">paxil onlime</a> buy ...

    View Article
  • September is Healthy Aging Month

    What's up colleagues, nice article and pleasant arguments commented here, I am ...

    View Article
  • Cindyuscoego

    cialis <a href="http://profcialis.com/">cialis coupons online</a> ...

    View Article
  • Oegank

    Penjara kan pejabat Pemda DKI yg berbuat semena2, dan segera bayarkan hak ahli ...

    View Article