Presiden Hendaknya Tidak Memilih Kapolri karena Nilai Perkawanan

By Reaksi Nasional 16 Nov 2020, 14:10:55 WIBNasional

Presiden Hendaknya Tidak Memilih Kapolri karena Nilai Perkawanan

Keterangan Gambar : Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA –  Calon Kapolri mendatang hendaknya dipilih dari figur Jenderal bintang tiga yang tidak bermasalah, kapabel, mumpuni dan promoter. Presiden Jokowi pun diminta untuk tidak terjebak pada  "nilai perkawanan yang semu dan menyesatkan" dalam memilih calon Kapolri ke depan.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan itu dalam siaran persnya (Senin 16/11). Ia mengatakan, ada keriuhan bursa calon Kapolri saat ini.

“Saya usulkan empat syarat utama yang harus diperhatikan Presiden Jokowi memilih calon Kapolri pengganti Idham Azis,” kata Neta.

Pertama, kata Neta, calon tersebut pernah menjadi Kapolda di Jawa atau di daerah rawan agar instingnya dalam mengantisipasi Kamtibmas mumpuni dan keamanan Indonesia tetap prima.

Kedua, calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi polri secara utuh. Sebab persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personil di jajaran tengah dan atas mulai AKBP, Kombes hingga Jenderal yang "nganggur" dan tidak jelas kerjanya.

“Penumpukan ini membuat anggaran polri habis tersedot untuk fasilitas para Kombes dan Jenderal tersebut. Pemberian pangkat Jenderal jangan hanya karena perkawanan tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri,” tandasnya.

Kemudian ketiga, calon Kapolri harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri sehingga proyek proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan kepolisian dalam menjaga Kamtibmas. Sehingga orang baru yang tidak mengerti tentang kepolisian jangan diberi menangani proyek pengadaan di Polri.

“Jangan hanya gara gara kenal dengan Kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri,” ujarnya.

Keempat, figur calon Kapolri harus paham mengenai sistem karir untuk mengembangkan tugas profesional kepolisian. Tujuannya agar jangan sampai ada seorang pejabat kepolisian yg bertahun tahun bertugas di satu tempat, seperti Kapolda Bali yang sudah menjabat hampir lima tahun dan tak kunjung dimutasi.

Menurut Neta, calon Kapolri bisa saja dipromosikan dari bintang dua. Kebetulan, kata Neta, dalam waktu dekat ada dua Jenderal bintang tiga yang pensiun, sehingga Jenderal bintang dua itu bisa didorong atau digeser menjadi bintang tiga untuk kemudian masuk dalam bursa calon Kapolri.

“Peluangnya masih terbuka dan semua tergantung presiden,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini bintang tiga di Polri cukup banyak, ada sekitar 13 orang. Meski demikian, ujarnya lagi, tidak semua bisa ikutan bursa calon Kapolri. Para bintang tiga dari Akpol 87 katanya menambahkan, sulit masuk bursa calon Kapolri, karena Kapolri Idham Azis dari Akpol 88.

Menurut Neta, jika Akpol di bawah Akpol 88 dipaksakan menjadi Kapolri tentu terjadi kemunduran di institusi kepolisian. Sehingga yang bisa masuk bursa calon Kapolri adalah dari Akpol 88A, Akpol 88B, Akpol 90, dan Akpol 91.

“Di wilayah ini cukup banyak figur jenderal yang mumpuni. Namun kami melihat dari sekian banyak figur yang mumpuni itu, sepertinya Wanjakti Polri hanya akan memilih lima figur sebagai bakal calon Kapolri, yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk memilihnya. Dan proses pemilihan oleh Wanjakti Polri itu sendiri masih lama, yakni pertengah Januari atau usai Polri melakukan tugas besar, yakni pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021,” katanya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment