PN Cianjur tak Sanggup Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap?
* PT IPM Belum Juga Mendapatkan Ganti Rugi ** Padahal Sudah Menang di PN, PT, dan PK

By Reaksi Nasional 26 Feb 2018, 17:36:24 WIBNasional

PN Cianjur tak Sanggup Eksekusi  Putusan Berkekuatan Hukum Tetap?

Keterangan Gambar :


Oleh Tim Reaksi

PT Impeesa Pilar Mandiri (IPM) menang dalam sidang di Pengadilan Negeri Cianjur, dan Pengadilan Tinggi serta Peninjauan Kembali. Namun, sampai saat ini, perusahaan itu belum mendapatkan ganti rugi. Apakah PN Cianjur tak sanggup melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum?

PERMOHONAN Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Cianjur tanggal 7 Agustus 2017 ditolak  hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut.

Menurut LBH Reaksi Nasional, selaku kuasa hukum PT IPM, dalam putusan PK nomor: 324 PK/Pdt/2017 tersebut ada dua poin yang diputus antara lain menolak permohonan PK dari pemohon peninjauan kembali Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Cianjur. Selain itu menghukum pemohon peninjauan kembali, dahulu pemohon kasasi/ tergugat/ pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Dengan demikian, PT. IPM, dahulu termohon kasasi/ penggugat/ terbanding telah menang dalam gugatannya untuk mendapatkan kepastian hukum.

Sejak penolakan peninjauan kembali yang diajukan  Bupati Cianjur diputus tanggal 7 Agustus 2017, hingga sampai saat ini, atau kurang lebih tujuh bulan, eksekusi belum juga dilakukan pihak Pengadilan Negeri (PN) Cianjur untuk memberikan kepastian hukum kepada PT. IPM dalam mendapatkan biaya ganti kerugian senilai Rp8.087.500.000 (delapan miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan isi gugatan yang dikabulkan hakim.

Dalam upaya mendapatkan kepastian hukum kliennya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Reaksi Nasional selaku kuasa hukum PT. IPM mengirimkan surat kepada Ketua PN Cianjur nomor: 98/Perm-Aan/LBH-RN/IX/2016 perihal: “aanmaning” tanggal 28 September 2016.

Selain itu, surat kepada Ketua PN Cianjur nomor:1079 K/PDT/2015, perihal “permohonan sita eksekusi atas putusan Mahkamah Agung,” tanggal 15 Mei 2017, surat kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Cianjur nomor: 001/Perm. LBH-RN/VIII/2017 perihal: “permohonan pembayaran uang ganti rugi atas tidak diberikan hak guna bangunan (HGB) dan izin membangun pusat perbelanjaan & hiburan Cianjur Plaza di atas hak pengelolahan lahan (HPL) tanah eks terminal milik tergugat seluas kurang lebih 12.000 m2 selama 30 tahun.

Maupun ganti kerugian atas investasi pembangunan terminal Rawabango yang besarnya sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp8.087.500.000 (delapan miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)”, tanggal 30 Agustus 2017.

Berikutnya, surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 001/Perm-Eks/LBH-RN/I/2018, perihal: “mohon perlindungan hukum dan sekaligus mengadukan tindakan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas putusan Mahkamah Agung RI No: 1079 K/Pdt/2015 tanggal 26 Agustus 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor: 312/Pdt.G/2014/PT.BDG tanggal 27 Oktober 2014 jo. Putusan PN Cianjur nomor:49/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 7 April 2014”, tanggal 17 Januari 2018.

Terakhir mengirimkan surat kepada Ketua PN Cianjur nomor: 002/Perm-Penetapan/LBH-RN/II/2018 perihal: “mohon penetapan Ketua Pengadilan Cianjur sebagai kepastian hukum atas pelaksanaan putusan peninjauan kembali no. 324 PK/PDT/2017 tanggal 7 Agustus 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung RI no: 1079 K/Pdt/2015 tanggal 26 Agustus 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor: 312/Pdt/2014/PT. BDG tanggal 27 Oktober 2014, jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor: 49/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 7 April 2014,” tanggal 22 Februari 2018.

Namun hingga saat ini, seperti dijelaskan pihak LB Reaksi Nasional, Minggu (25/2), eksekusi tersebut belum juga dijalankan oleh PN Cianjur sesuai dengan perintah putusan.

Sementara itu, Arriyadie Rakhmadan selaku Direktur Utama (Dirut) PT. IPM mengatakan sangat kecewa atas putusan yang tak kunjung dieksekusi tersebut.

“Sangat menyesalkan karena sudah ada putusan dari pengadilan yang menyatakan pihak kami menang baik di tingkat PN sampai Peninjauan Kembali. Seharusnya ada titik terangnya untuk menjalankan isi putusan tersebut secepatnya namun nyatanya seperti molor begini,” kesalnya.

Dirinya berharap isi putusan tersebut secepatnya dijalankan ataupun dieksekusi, karena proses hukum di persidangan sudah lumayan lama dan supaya tercapai kepastian hukum terhadap pihaknya sebagai penggugat.

Dalam perkara perdata tersebut PT. IPM bertindak sebagai Penggugat (dahulu) melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Cianjur sebagai Tergugat dan T. Susilo Handoko Direktur Utama PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (KBBP) sebagai Turut Tergugat. ***



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Flow Meter Tokico Jakarta

    Hello there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally ...

    View Article
  • Open Trip Pulau Seribu

    Hey, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring¡K I ...

    View Article
  • Distributor pipa HDPE

    Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look ...

    View Article
  • jakarta sewa mobil

    tidak hanya supir truk juga, terkadang pengendara lain seperti mobil atau motor juga ...

    View Article