Pilgub Jabar Lebih Kompleks Dibanding Pilpres Korsel

Berita Populer

• BPN Kota Bekasi: Biaya PRONA Hanya Rp150 Ribu
• FORUM STAF BAWASLU DKI JAKARTA Sampaikan Nota Keberatan
• Diskominfo Gelar Forum Menuju Kabupaten Bogor Berbasis TI
• Pimpinan DPRD Jabar 2019-2024 Resmi Dilantik
• Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Isu Pembegalan yang Beredar di Akun WA

Baca Juga

• Hujan Deras, Sarana Taman Pariwisata Purwakarta Aman0
• Dishub Ciamis Terapkan Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Transportasi Online0
• Bank Banten Buka Cabang di Kabupaten Lebak0
• Kantor Pelayanan DPMPTSP Jakbar Minta Pemohon Izin Patuhi ETA0
• Dukung Paslon Lain, PPP Ciamis Ancam Lapor Polisi0

Oleh Ferry Ardiansyah

Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) 27 Juni mendatang ternyata lebih kompleks dibanding Pemilihan Presiden di Korea Selatan (Korsel). Setidaknya hal itu, terlihat dari jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sekitar 4.000 di Korsel dan sekitar 75 ribu pada Pilgub Jabar. Kompleksitas permasalahan tersebut, antara lan karena wilayah yang relatif luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak.

HAL itu dikemukakan Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat pada acara peresmian dan pembekalan agen sosialisasi KPU Provinsi dan KPUD kabupaten/kota pada Pilgub Jabar 2018 di Hotel Trans Luxury, Jalan Gatotsubroto, Kota Bandung, Rabu (7/2/2018).

Kegiatan itu dihadiri 1.309 peserta, terdiri atas 55 agen sosialisasi provinsi dan masing-masing dua orang dari seluruh kecamatan di Jabar.

Dalam perspektif politik, kata Yayat, Pilgub Jabar bisa menjadi investasi politik. Pengalaman membuktikan, siapa yang menguasai Jabar, maka ia akan menjadi pemenang di tingkat nasional. Misalnya, parpol pemenang di Jabar tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 otomatis menjadi partai pemenang tingkat nasional.

"Wajar jika Provinsi Jabar menjadi tempat kompetisi yang paling sengit. Wajar pula jika para pengamat menyebut Jabar rawan konflik," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Yayat, kalau penyelenggara pemilu tidak profesional, bukan tidak mungkin prediksi itu akan terjadi.

"Itu pula sebabnya penyelenggara pemilu harus berusaha sekuat- kuatnya dan bekerja sekeras-kerasnya agar pilgub berjalan baik dan menghasilkan pemimpin yang memiliki kualifikasi mempimpin lima tahun de depan," ucapnya.

Namun diakui Yayat, KPU tidak bisa melaksanakan sendiri tugas itu, sehingga merekrut agen sosialisasi sebagai kepanjangan tangan KPU.

"Sebelumnya kami telah melakukan serangan udara atau penyebarluasan informasi melalui media massa. Namun, itu saja tidak cukup karena harus ada komunikasi atau penyebarluasan informasi tatap muka atau serangan darat yang secara teknis dilakukan agen sosialisasi," ungkap Yayat yang juga meyakini 75 persen warga sudah mengetahui pilgub yang tentunya harus ditindaklanjuti agen sosialisasi agar 77 persen partisipasi pemilih sesuai target KPU RI bisa  direalisasikan.

Tugas-tugas agen sosialisasi, menurutnya, antara lain memberi pemahaman kepada masyarakat terkait tahapan pilgub dan pemungutan suara.

Tampil sebagai narasumber Khoirun Naim, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jabar dan Diah Fatimah Zuraida, akademisi bidang komunikasi dari Unpad. Komisioner KPU Jabar Nina Yuningsih berperan sebagai moderator. ***