Pengamat Apresiasi Penerapan Zero ODOL

By Reaksi Nasional 10 Mar 2020, 11:00:18 WIBNasional

Pengamat Apresiasi Penerapan Zero ODOL

Keterangan Gambar :


Oleh Bontor Sitanggang

REAKSI JAKARTA-Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno dari Unika Soegijapranata ,mengatakan sangat mengapresiasi kebijakan Kemenhub yang akan menindak tergas truk bermuatan kelebihan kapasitas. Sebab menurutnya dampak angkutan mobil barang over dimension over loasing (ODOL) tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat di jalan nasional. Akan tetapi juga dialami oleh pemda yang punya wewenang membangun dan memelihara jalan kota, jalan kabupaten dan jalan provinsi. Kerusakan jalan yang begitu cepat pasti akan menguras APBN dan APBD yang sebenarnya dapat digunakan untuk program lainnya.

"Belum lama ini, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meluapkan kekesalannya terhadap pengemudi muatan tanah yang melintas di Kampung Pasir Buah, Desa Lebakasij, Kecamatan Curugbitung. Mobil truk dihentikan karena merusak dan mengotori jalan serta mengakibatkan jembatan Cibeureum rusak berat dan berlubang. Jembatan ini pembangunannya dibiayai APBD Kab. Lebak senilai Rp 50 miliar lebih. Akhirnya ditutup untuk diperbaiki dan tidak dapat dilewati warga untuk sementara waktu. Tentunya sangat mengganggu aktivitas warga, karena tidak dapat bermobilasi dengan lancar. Rangkaian berikutnya, perekonomian warga pasti terganggu, harga barang akan melonjak karena ketidaklancaran distribusi barang dan orang akibat infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak," kata Djoko Setijowarno, kepada Renas, Selasa (10/03/2020) malam.

Dikatakannya, hal yang sama tidak hanya dirasakan Pemkab Lebak, Provinsi Banten,  tapi jugai dialami pemda lainnya.

"Menurut data dari Stastitik Perhubungan 2018, distribusi angkutan barang berdasarkan moda di Indonesia, terbanyak menggunakan angkutan jalan (truk) 91,25 persen. Kemudian diikuti angkutan laut (kapal batang) 7,07 persen, angkutan penyeberangan (ferry) 0,99 persen, kereta api 0,63 persen, angkutan udara (pesawat) 0,05 persen dan angkutan sungai (perahu) 0,01 persen. Keunggulan menggunakan moda truk adalah aksesibilitas, cepat dan responsif," katanya.

Menurutnya, hingga sekarang masih ada masalah untuk over dimension over loading (ODOL). Permasalahan over dimension, seperti masih banyak ditemukan truk yang beroperasi mengangkut muatan dengan ukuran melebihi ukuran yang ditentukan; masih ditemukan ketidaksesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan dokumen, seperti Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Buku Uji, serta masih ditemukan buku KIR palsu; penindakan hukum terkait pelanggaran modifikasi kendaraan masih lemah.

Sementara, permasalahan over loading, seperti pelanggaran muatan dengan muatan lebih dari 100 persen dari yang diizinkan atau rata–rata dari kendaraan 2 sumbu, 3 sumbu atau lebih adalah berkisaran pada 20 ton per sumbu; denda yang diberikan oleh pengadilan bukan merupakan denda maksimal; dan isu yang berkembang terkait over loading dilakukan oleh Pemilik Barang, bukan oleh Transporter atau pemilik armada.

"Jika melintas di jalan tol, kendaraan ODOL dapat menghambat arus kendaraan serta dapat menimbulkan kecelakaan, akibat jumlah muatan yang berlebih, sehingga kecepatan tidak dapat optimal. Rata-rata tidak lebih ari 40 kilometer per jam," jelasnya.

Kemudian penegakan hukum oleh aparat Polisi yang diberi kewenangan di jalan raya harus lebih agresif. BUMN harus mematuhi tidak mengakut muatan lebih. Kontraktor BUMN juga tidak mengangkut material untuk kebutuhan proyeknya dengan kendaraan yang illegal dan bermuatan lebih.

"Kelancaran distribusi logistik dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur transportasi. Kinerja infrastruktur logistik masih rendah. Menurut World Bank (2018), posisi Indonesia pada Logistik Performance Index (LPI) di urutan ke 54. Sementara peringkat Malaysia urutan ke 40, Thailand 41, Vietnam 47 dan Filipina 67. Biaya logistik masih tinggi (presentase terhadap PDB). Untuk Indonesia masih 24 persen, sementara Singapura 8 persen, Malaysia 13 persen, China 15 pesen, Jepang 9 persen, Korea Selatan 9 persen, India 13 persen, Eropa 9 persen dan Amerika Serikat 8 persen," papar Djoko.

Djoko menilai, saat ini angkutan barang masih mendominasi menggunakan prasarana jalan, yakni sebesar 75,3 persen. Sementara barang yang diangkut melalui jalan rel 0,25 persen, laut 24,2 persen dan udara 1,1 persen.

Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diamandemen dan disesuaikan, yaitu pada kalimat “Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang” direvisi menjadi “Kendaraan Bermotor Angkutan Barang” saja, jadi ketentuan pidana dapat dikenakan baik terhadap kendaraan barang umum maupun perseorangan.

Kemudian besaran denda diusulkan dihitung pada nilai maksimal, dengan prinsip membebankan nilai kerugian per kilometer untuk tiap ton lebih muatan dan nilai denda dihitung secara akumulasi. Perlu revisi terhadap ketentuan mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu ketentuan harus didampingi petugas Polri dalam melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang di jalan.

Di samping itu, dalam hal sistem pengawasan, mengkaji ulang lokasi UPPKB secara komprehensif sesuai dengan dengan perkembangan jaringan jalan sehingga seluruh mobil barang dapat tersaring oleh Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Layout UPPKB yang ada saat ini sudah tidak relevan sehingga perlu ditinjau ulang, sehingga mampu mendukung proses penindakan pelanggaran. Kondisi fasilitas dan peralatan penimbangan di UPPKB perlu renovasi dan penggantian, sehingga dapat mendukung pengawasan muatan seiring dengan pertumbuhan volume lalu lintas mobil barang.

Untuk kasus pelanggaran kelebihan muatan, maka kendaraan dilarang melanjutkan perjalanan dan diberlakukan tindakan kepada pengangkut atau pemilik barang untuk wajib memindahkan kelebihan muatan ke kendaraan lain dan tidak boleh diturunkan di area UPPKB. Sumber Daya Manusia UPPKB perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya dengan memiliki kompetensi di bidang tugasnya. Diperlukan perangkat Teknologi Informasi yang mendukung di setiap UPPKB, sehingga sistem pendataan dan pemantaun kinerja UPPKB dapat diwujudkan

"Peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku saat ini masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga berdampak kepada maraknya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan," imbuh Djoko.

"Pengawasan muatan angkutan barang melalui UPPKB dinilai kurang efektif karena kondisi UPPKB yang ada saat ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor dan perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran muatan angkutan barang (muatan lebih) berdampak terhadap rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas pelabuhan penyeberangan, sehingga kinerja keselamatan dan kelancaran lalu lintas menurun, biaya operasi kendaraan meningkat dan pada akhirnya akan berdampak terhadap kelancaran distribusi logistik nasional," sambung Djoko. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • SHOES

    I quite like ones putting up. Their okay to view that you make clear throughout ...

    View Article
  • mohigrt

    ???? ??? ??????? ????????? ?????? ?????? ?? ???????? ????????? ?? <a ...

    View Article
  • mohigrt

    ????????????? ?????????????? ?????? ????????? ??????? ??????????? ???? <a ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article