Pemerintah Skorsing Dua Perusahaan Penempatan TKI

By Reaksi Nasional 20 Okt 2020, 15:31:29 WIBNasional

Pemerintah Skorsing Dua Perusahaan Penempatan TKI

Keterangan Gambar : Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Dua perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diskorsing karena terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kedua perusahaan yang dijatuhi hukaman sanksi administrasi itu masing-masing PT BM dan PT ASR.

"Sanksi skorsing ini merupakan salah satu upaya Kemnaker meningkatkan perlindungan PMI dan melakukan pengawasan terhadap P3MI," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (20/10/2020).

Suhartono menjelaskan, pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT BM karena menempatkan 83 PMI yang tidak sesuai dengan jabatan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja. Akibat ketidaksesuain itu PMI tidak menerima haknya, sebagaimana mestinya. Kemudian pemerintah memberikan sanksi kepada PT ASR karena pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.

"Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, " ujar Suhartono.

Ia mengatakan, agar sanksi itu berjalan efektif maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi dan Dinas yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder terkait.

Dengan sanksi tersebut, ia menyebutkan Kemnaker berkomitmen meningkatkan perlindungan kepada PMI dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan penempatan. "Kami akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui kordinasi dengan kepolisian," ujarnya.

Ia menyebutkan, sejak 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker telah menskorsing (pembekuan) 505 P3MI. Masalah utama penyebab diskorsing itu adalah menempatkan PMI ke Hong Kong tanpa mendaftarkannya di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Kemudian merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP) dan tidak memberikan pelindungan sesuai perjanjian penempatan.

“Sejak 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker juga sudah mencabut 252 P3MI karena tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp1,5 miliar sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan dan merekrut serta menempatkan PMI dengan cara unprosedural, " katanya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • best place to order viagra online

    viagracanadashop <a href="https://viagrafbs.com/">boots viagra</a> ...

    View Article
  • new viagra for women

    viagra review 100mg <a href="https://viagrafbs.com/">natural viagra ...

    View Article
  • buy viagra amsterdam

    viagra safe buy over internet <a href="https://viagrafbs.com/">buy ...

    View Article
  • viagra coupon pfizer walmart

    viagra purchase on line <a href="https://viagrafbs.com/">generic viagra ...

    View Article