Pemerintah Mulai Sosialisasikan Penetapan Upah Minimum

By Reaksi Nasional 23 Sep 2021, 12:48:01 WIBNasional

Pemerintah Mulai Sosialisasikan Penetapan Upah Minimum

Keterangan Gambar : Menaker Ida Fauziah


Oleg Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Pemerintah mulai mempersiapkan sosialisasi penetapan Upah Minimum (UM) 2022. Persiapan itu dimaksudkan agar setiap anggota LKS Tripnas dapat terinformasi mengenai perubahan formula penetapan UM tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah langsung memimpin sidang pleno sosialiasi persiapan penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2022 itu oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) kepada Anggota LKS Tripnas, Rabu (22/9/2021)

“Sosialisasi persiapan penetapan UM ini dimaksudkan agar setiap anggota LKS Tripnas dapat terinformasi mengenai perubahan formula penetapan UM sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan pondasi yang kokoh sebagai momentum untuk perbaikan perubahan dan reformasi pengupahan,” kata Ida

Perubahan pengaturan bidang pengupahan ini kata Ida, harus menjawab tantangan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi serta informasi yang berdampak pada perubahan tatanan sosial dan ekonomi termasuk pola hubungan kerja.

Ia mengatakan, latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, namun tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

"Jadi sebenarnya ada tiga sisi harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional, " katanya.

Seperti diketahui setiap tahun pemerintah melakukan penetapan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun sistem pengupahan yang dibangun mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2020 hingga PP Nomor 36 Tahun 2021, di saat kondisi bangsa mengalami pandemi COVID-19.

Namun dalam penentuan upah minimum 2021, pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan upah karena situasi covid 19. Kebijakan itupun sempat ditentang kalangan serikat pekerja.

"Disaat ingin membangun sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dampak pandemi ini luar biasa di sektor ketenagakerjaan, "  katanya.

Sidang pleno LKS Tripnas secara hybrid melalui daring dan luring dihadiri 45 orang peserta. Secara luring hadir 25 orang, terdiri dari 9 unsur pemerintah, dan 7 serikat pekerja/buruh dan pengusaha 9. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment