Pemerintah Indonesia-Inggris Bakal Kembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Digital

By Reaksi Nasional 22 Okt 2021, 12:00:14 WIBNasional

Pemerintah Indonesia-Inggris Bakal Kembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Digital

Keterangan Gambar : Pertemuan bilateral antara Menaker Ida Fauziah dengan Pemerintahan Inggris melalui zoom. Keduanya sepakat mengembangkan sistim pengawasan berbasis digital.


Oleh Friendy Sianipar

REKASI JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah membangun komunikasi dengan Pemerintah Inggris untuk mengembangkan sistim monitoring pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) berbasis digital.

Hal itu terungkap saat Menaker Ida Fauziah menerima kunjungan Therese Coffey selaku Sekretaris Negara Departemen Pekerjaan dan Pensiun Inggris di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Dalam pertemuan hampir 60 menit itu keduanya mendiskusikan berbagai peluang peningkatan kerja sama dan kolaborasi antar kedua negara, khususnya di bidang Ketenagakerjaan.

Ida mengatakan, saat ini Indonesia sedang mengembangkan sistem monitoring pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital. Mengingat Inggris telah mengembangkan dan mengimplementasikan mobile laboratory unit, hal ini dapat menjadi best practices bagi pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang K3 berbasis digital untuk diterapkan di Indonesia.

"Diharapkan penerapan sitem monitoring berbasis digital ini dapat memberikan kemudahan pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia," kata Ida Fauziyah dalam pertemuan bilateral bertema Indonesia G20 Presidency Priorities for 2022 (Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022) dan Inclusive Labour Markets Disability Employment (Pasar Kerja yang Inklusif bagi Pekerja Disabilitas) tersebut.

Pemerintah Indonesia, katanya, berharap pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust-based culture (budaya berbasis kepercayaan).

"Saya percaya, dengan dukungan Dr. Thérèse beserta tim, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat lebih meningkat dan berkembang," ujarnya

Ia mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Pemerintah Inggris sejak 1949. Indonesia dan Inggris juga merupakan negara yang tergabung dalam G20 dan isu mengenai ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya untuk mewujudkan prioritas negara anggota G20. Yakni, pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan dan berimbang, serta inklusif.

Pada pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Perburuhan Negara G20 di Catania, Italia, pada Juni 2020 lalu, kata Ida menambahkan, Pemerintah Indonesia berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris.  Pada pertemuan ini, Pemerintah Inggris mengutarakan untuk memberikan dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia.

"Dukungan diberikan khususnya pada isu Inclusive Labour Market and Job Quotas for People with Disabilities (pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja untuk penyandang disabilitas) dan Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity (pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan)," katanya.

Terkait isu prioritas Inclusive Labour Market and Job Quotas for People with Disabilities, lanjut Ida Fauziyah, diperlukan studi dan benchmarking dengan beberapa negara G20, khususnya di Inggris untuk memperdalam pemahaman tentang tiga hal. Yaitu kondisi dan tantangan partisipasi penyandang disabilitas di pasar kerja; perspektif para penyandang disabilitas dalam partisipasinya di pasar kerja; dan perspektif pemberi kerja terhadap partisipasi penyandang disabilitas di pasar kerja.

"Indonesia telah mengatur proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil serta tanpa diskriminasi termasuk bagi penyandang disabilitas," tandasnya.

Ia mengatakan, Pemerintah telah mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas untuk dipekerjakan di pemerintahan paling sedikit 2 persen dan perusahaan swasta minimal 1 persen dari jumlah pegawai atau pekerja. Hal tersebut sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 53 ayat (1), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • tempat les bahasa inggris

    sering - sering update artikelnya | ang ...

    View Article
  • Jasa Sumur Bor yogyakarta

    jarang sekali ada web site yang meyediakan artikel semenarik ini | ang ...

    View Article
  • jasa bikin seragam online murah di bandung

    Situs Anda selalu memberikan berita yang update, menarik dan bermanfaat | nur ...

    View Article
  • jasa bikin seragam partai di bandung

    artikelnya sudah bagus, di tunggu update terbarunya terimakasih | nur ...

    View Article