Pembangunan Jembatan Pantai Bhakti Diduga Bancakan, Penegak Hukum Diharap Lakukan Penyelidikan

By Reaksi Nasional 08 Okt 2019, 17:48:23 WIBReaksi Bekasi

Pembangunan Jembatan Pantai Bhakti Diduga Bancakan,  Penegak Hukum Diharap Lakukan Penyelidikan

Keterangan Gambar : Jembatan Pantai Bhakti yang dihentikan pembangunannya


Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Aparat penegak hukum diharapkan bisa segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelaksanaan pembangunan jembatan pantai bhakti tahap 2 tahun 2019 yang dikerjakan PT Bona Jati Mutiara. Pasalnya pembangunan jembatan itu kental dengan sejumlah dugaan miring, terlebih dugaan terjadinya bancakan dalam pembangunan tersebut.

Apalagi ada pernyataan dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi, bahwa pihak Dinas PUPR dinilai ngaco dalam melaksanakan kinerjanya membangun jembatan. Bahkan anggota DPRD dari Fraksi PKS ini menuding, pejabat yang terlibat dalam penghentian pembangunan jembatan itu merupakan suatu tindakan pembodohan dan terindikasi permainan.

Hal itu dikatakan Ketua LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi), Ergat Bustomy kepada Reaksi. Menurut Ergat, dengan banyaknya indikasi dan sejumlah tudingan yang diarahkan terhadap Dinas PUPR, maka aparat penegak hukum seharusnya segera melakukan penyelidikan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan taat hukum.

"Penegak hukum seharusnya segera melakukan penyelidikan, demi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel," kata Ergat.

Ditambahkan Ergat, seharusnya Seketaris Dinas (Sekdin) PUPR Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Jalan Jembatan (PJJ) Dinas PUPR Kab Bekasi, Heru Pranoto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa segera dipanggil aparat penegak hukum dan diminta pertanggungjawabannya.

Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa KPA dan PPK yang bertanggungjawab. Sebab, sesuai aturan Perpres itu Pengguna Anggaran (PA) atau KPA dan PPK merupakan pejabat yang membuat perencanaan, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan spesifikasi dalam pekerjaan, sebelum pekerjaan/proyek tersebut di lelang atau di tender.

"Seharusnya KPA dan PPK segera dipanggil dan diperiksa terkait pelaksanaan pembangunan jembatan. Apalagi anggaran uang muka telah dicairkan 20 persen, begitu juga pinjaman kreditnya yang cair 40 persen," beber Ergat.

Pemberitaan sebelumnya, pelaksanaan pembangunan jembatan Pantai Bhakti yang di anggarannya digelontorkan dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2019 sebesar Rp 43 miliar dituding telah terjadi maladministrasi. Akibat maladministrasi itu, menyebabkan terjadinya kerugian terhadap negara maupun masyarakat.

Selain terjadi maladministrasi, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi juga dituding ngaco dalam melaksanakan kinerjanya. Hal itu disebabkan para pejabat di Dinas PUPR Kab Bekasi terkesan mengabaikan tahapan dalam melaksanakan suatu pembangunan, sehingga pembangunannya terhenti.

Demikian diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto kepada Reaksi baru-baru ini. Menurut Budiyanto, akibat ngaconya dinas PUPR, masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan jembatan tersebut. Padahal pembangunan itu sangat dibutuhkan masyarakat sebagai akses aktifitas kesehariannya.

"Dinas PUPR itu sudah ngaco kalau pembangunan dihentikan, karena sudah ada tahapan dan melalui proses lelang. Dan pembangunan jembatan Pantai Bhakti itu juga telah terjadi maladministrasi," ujar Budiyanto.

Dikatakan Budiyanto, apabila pembangunan jembatan Pantai Bhakti dihentikan karena belum ada izin dari Kementerian PUPR dan belum adanya kajian terhadap kontur tanah, maka itu merupakan suatu kebodohan dari pejabat Dinas PUPR Kab Bekasi. Sebab pembangunan itu sudah melalui tahapan, dan perencanaan yang baik hingga proses lelangnya.

Terlebih, ungkap Budiyanyo menambahkan, izin keselamatan penggunaan jalan dan jembatan dari Kementerian PUPR serta penelitian terhadap kontur tanah (tes soil) merupakan proses awal dalam suatu pembangunan, sehingga tidak ada alasan seperti itu lagi katena tahapannya sudah selesai dan dilalui sejak awal.

"Suatu kebodohan apabila saat ini pembangunan jembatan terhenti karena ada proses yang belum ditempuh, karena proses itu sudah dilalui dan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan," imbuh Budiyanto.

Untuk itu, kecerdasan intelektual dan hukum diperlukan dari penentu kebijakan, baik legeslatif terlebih para eksekutif. Sehingga hasil dari suatu pekerjaan bisa baik, dan tidak merugikan masyarakat terlebih merugikan negara.

Ditambahkan Budiyanto, dalam menempatkan pegawai dan pejabat di dinas juga seharusnya dilatarbelakangi dengan keilmuannya, sehingga outputnya bisa bagus. Selain itu, demi terciptanya hasil yang baik, evaluasi bisa segera dan mutlak untuk dilakukan, sehingga bisa menempatkan orang yang sesuai dengan keilmuannya serta kredibel.

"Kecerdasan intelektual dan hukum diperlukan dari penentu kebijakan. Dan evaluasi mutlak dilakukan, sehingga outputnya bagus dan baik," bebernya.

Budiyanto mengungkapkan, pihaknya berjanji apabila Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Bekasi sudah terbentuk, maka akan dilakukan sidak ke lokasi jembatan Pantai Bhakti. Selain itu, akan segera melakukan pemanggilan terhadap Dinas PUPR Kab Bekasi, sehingga hal serupa tidak terulang lagi.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Heru Pranoto mengakui kesalahannya dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Jembatan Pantai Bhakti tahap 2.

Kesalahan itu diakui Heru Pranoto, karena pihaknya tidak mengetahui adanya aturan Geo teknik sertifikat kontur tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Pantai Bhakti yang bentangannya 120 meter. Sehingga akibat ketidaktahuan itu, pembangunan jembatan gagal."Saya tidak tau ada aturan Permen PUPR. Kalau dikatakan saya lalai, ya mungkin bisa," ujar dia.

Diakui Heru, saat perencanaan pembangunan tahun 2016 sudah ada kajian teknis kontur tanah dari pihak konsultan, sehingga terjadi pelaksanaa tahap pertama di tahun 2017. Namun di pelaksanaan pembangunan tahap kedua, ternyata konsultan perencanaan tersebut tidak memiliki sertifikat sebagai persyaratan untuk tim Geo teknis struktur tanah sesuai Permen PUPR. Sehingga pekerjaan pelaksanaannya dibatalkan. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Cindyghcoego

    cialis cost <a href="https://uspaxil.com/#">paxil onlime</a> buy ...

    View Article
  • September is Healthy Aging Month

    What's up colleagues, nice article and pleasant arguments commented here, I am ...

    View Article
  • Cindyuscoego

    cialis <a href="http://profcialis.com/">cialis coupons online</a> ...

    View Article
  • Oegank

    Penjara kan pejabat Pemda DKI yg berbuat semena2, dan segera bayarkan hak ahli ...

    View Article