Pembagian PKH dan BPNT di Kabupaten Cirebon Diduga Bermasalah

By Reaksi Nasional 24 Mar 2020, 17:10:11 WIBJabar dan Banten

Pembagian PKH dan BPNT di Kabupaten Cirebon Diduga Bermasalah

Keterangan Gambar : Ilustrasi Bantuan PKH dan BPNT


OLEH Hafidzudin

REAKSI CIREBON – Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Program Non Tunai (BPNT) warga penerima manfaat yang ada di Kabupaten Cirebon diduga tidak sesuai Pedoman Umum (pedum). Dan permasalahan ini sudah masuk ke legislative.

DPRD Kabupaten Cirebon pun menemukan pelanggaran.

Pasalnya, penyaluran tidak sesuai pedoman umum (pedum). Alhasil, banyak warga yang dirugikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan SE mengatakan, setelah rapat kedua dengan pihak-pihak terkait, pihaknya berusaha menelusuri kaitan dengan BPNT dari mulai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), e-waroeng sampai ke penyalur.

“Salah satu hasil penelusurannya adalah, penyaluran BPNT tidak memperhatikan pedum yaitu ketika e-waroeng dikoordinir oleh 1 penyalur dalam satu kecamatan.

Sementara di dalam pedum jelas bahwa e-waroeng tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” jelas Yoga, Minggu (22/3/20).

Ditambahkannya, pihaknya berkomitmen kaitan dengan BPNT dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya, untuk kroscek terkait dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Pokoknya, ke depan harus rapi, dan tentang ketidaksinkronan yang terjadi antara BNI, e-waroeng dan KPM.

saat rapat beberapa waktu lalu, saya sendiri yang mendesak koordinator BPNT melalui pak Eka, agar sampai akhir bulan April tidak terjadi lagi carut-marut di tingkat bawah,” pungkasnya.
Contohnya yaitu beberapa warga Desa Kaliwedi Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, kini mempertanyakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Program Non Tunai (BPNT),

pasalnya ketika mendapatkan bantuan PKH atau penerima manfaat, justru tidak ada sosialisasi atau tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya, tidak seperti yang diungkapkan oleh ketua ICSE saat mengadakan pasar rakyat di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Pihak Bulog Sub Divre Cirebon, Pahlevi mengatakan, dirinya hanya sebatas marketing seperti yang lainnya yang bertugas menawarkan barang bagi para penerima BPNT yang ada di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, dirinya juga menginginkn, seharusnya Bulog yang notabennya adalah BUMN jangan disamakan dengan distributor/supplier, karena kualitas yang ada di kami itu sudah melalui proses penyaringan beras kualitas bagus, sedangkan dari distributor atau supplier bisa dibilang belum tentu ada penyaringan dari kualitas beras tersebut, tetapi karena ini adalah program dari Kementrian Sosial dan belum ada kerjasama dengan Bulog kami tidak bisa berbuat banyak.

Ungkapnya, Selasa (17/3/20). “Kami menginginkan Bulog jangan disamakan dengan distributor atau supplier terkait kualitas beras, karena untuk kepentingan masyarakat seharusnya memberikan beras yang bagus, jangan hanya mencari keuntungan semata, juga semoga kedepan kementrian Sosial dapat menggandeng Bulog untuk bantuan BPNT, baik yang ada di Cirebon ataupun di wilayah lain yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dr Iis Krisnandar SH Cn mengaku kaget, dengan munculnya informasi pengoordiniran kartu ATM KPM di e-waroeng yang dilakukan oknum pihak desa maupun e-waroeng.

Sebab, dia baru  mendengarnya. Dia juga mengaku, sudah memanggil korkab dan korda bahwa mereka itu adalah pendamping KPM.

Untuk memastikan KPM menggunakan haknya. Kalau ada manula yang diduga tidak bisa memasukan PIN di mesin edisi, harusnya dituntun.


“Ini jelas tidak dibenarkan. Apapun alasannya. Sebab, itu adalah hak masing-masing orang miskin.

Apalagi jika disalahgunakan. Tidak boleh dikoordinir. Kalau ada e-waroeng yang melakukannya, izinnya dicabutlah. Kita usulkan ke BNI.

Untuk saat ini, kita belum ada laporan yang masuk ke Dinsos, termasuk ada praktik barang busuk  kepada KPM,” tegas Iis.


Sedangkan Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, seharusnya dalam penyaluran BPNT tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau pun dilapangan ditemukan penyaluran bantuan tidak sesuai, seperti kualitas sembako yang kurang bagus, bisa segera komplain ataupun bisa dikembalikan.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • SHOES

    I quite like ones putting up. Their okay to view that you make clear throughout ...

    View Article
  • mohigrt

    ???? ??? ??????? ????????? ?????? ?????? ?? ???????? ????????? ?? <a ...

    View Article
  • mohigrt

    ????????????? ?????????????? ?????? ????????? ??????? ??????????? ???? <a ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article