Pejabat BNP2TKI Diminta Fokus Terhadap Penajaman Target dan Anggaran

By Reaksi Nasional 31 Jan 2019, 15:15:55 WIBNasional

Pejabat BNP2TKI Diminta Fokus Terhadap Penajaman Target dan Anggaran

Keterangan Gambar : Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan fokus terhadap langkah strategis untuk menajamkan target dan anggaran 2019. Penajaman target dan anggaran itu terungkap saat lembaga yang dikepalai Nusron Wahid itu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis).

“Kita akan menentukan langkah strategis selama tahun 2019 ini. Kita mengajukan pendekatan untuk program yang tajam, dari aspek substansi, sementara tuntutan untuk membuka pasar begitu besar, sudah kami konsultasikan dengan Bappenas,” kata Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak saat membuka Rakornis di Bogor, kemarin.

Rakornis itu dimulai sejak 30 Januari hingga 1 Februari 2019 dan  diikuti  kalangan pejabat dilingkungan BNP2TKI, BP3TKI, dan LP3TKI.

Tatang menyampaikan apresiasinya kepada jajaran BNP2TKI  yang sudah bekerja memenuhi kinerja selama ini. Untuk itu, dalam Rakor pertama di 2019 ini, kata Tatang, yang diperlukan dalam penentuan langkah ke depan adalah adanya kesepakatan bersama.

 “Kita memerlukan adanya kesepakatan bersama untuk menentukan penajaman target dan anggaran dalam penentuan langkah ke depan,” ujarnya dengan menambahkan bahwa Rakor itu juga merupakan ajang konsultasi dan evaluasi dimana dalam  dinamikanya selalu melakukan konsultasi dalam level Biro sehingga  hasilnya banyak mendapatkan  masukan yang penting.

Ia menyebutkan, jika tahun depan anggaran BNP2TKI ingin meningkat, maka penyerapan anggaran harus mampu mencapai 95 persen. Ini sangat penting di perhatikan agar anggaran  tahun ini bisa terserap secara  maksimal.

Terkait dengan rencana adanya lembaga baru, ia mengatakan, hal itu sudah ditangani DPR dan dua minggu lalu sudah memanggil instansi terkait. Kesimpulannya, kata Tatang,  Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diminta menjadi koordinator pemerintah. DPR mengusulkan agar BNP2TKI memiliki perwakilan di luar negeri dan Kementerian Luar Negeri ingin mendorong agar ada atase ketenagakerjaan.

“Terkait  dengan ini maka akan ada open bidding terbuka. Jadi kalau  dengan struktur baru kita bisa mengusulkan ada perwakilan BNP2TKI di Luar Negeri. Banyak  hal bagi kita dalam mengembangkan lembaga kita sebagai mana amanat Undang-undang Nomor  18 Tahun 2017 tentang  Pelindungan PMI  di Luar Negeri,“ ujarnya

Ia menambahkan seandainya Peraturan Presiden (Perpres) turun, maka akan ada transisi,    di tengah tuntunan transisi ini ada tantangan tersendiri. Termasuk menyusun langkah strategis badan baru dan  penyusunan struktur organisasi dan tata kerja. Perpres akan turun paling cepat Mei 2019 dan  paling lambat  November 2019.

“Dalam proses  ini, kami akan upayakan ada proses transisi dan perubahan  kondisi yang berkaitan dengan personil sarana dan prasarana yang ada. Dalam persiapan di masa transisi ini, pemikiran kita harus berorientasi kepada anggaran untuk difungsikan pada subyeknya. Dan kita harus melakukan promosi ke negara-negara yang potensial membuka peluang kerja  baru,” ucapnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • uguhozamevo

    http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin <a ...

    View Article
  • eyusoxax

    http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a ...

    View Article
  • buy fake degree

    Wonderful website. A lot of helpful info here. I am sending it to a few pals ans ...

    View Article
  • camo polar fleece fabric

    Thanks for every other informative site. Where else could I get that type of info ...

    View Article