PD Kebersihan Tidak Punya Tunggakan Restribusi Sampah ke KBB

By Reaksi Nasional 07 Nov 2019, 11:59:35 WIBJabar dan Banten

PD Kebersihan Tidak Punya Tunggakan Restribusi Sampah ke KBB

Keterangan Gambar : Pj Dirut PD Kebersihan Kota Bandung, Gun Gun.


Oleh Ferry Ardiansyah & Herry Juhana

REAKSI BANDUNG - Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung tidak memiliki catatan utang terkait pembayaran kompensasi dampak negatif  (KDN) ke Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebesar Rp 3,2 miliar.

Demikian dikatakan Pjs Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung, Gun Gun Saptari Hidayat.

Menurut Gun Gun, pembayaran KDN selalu dibayarkan dan tidak pernah menunggak. Pihaknya juga mengaku memiliki bukti pembayaran.

"Kami punya datanya, bahwa kita koleksi karcis pembayarannya sebagai bahan laporan keuangan kami. Kami agak bingung ada yang mengatakan kami belum bayar, karena di data kita clear," jelas Gun Gun kepada media di Bandung .

Dia pun menceritakan bahwa untuk KDN sebelum tahun 2014 sistem pembayarannya diatur lewat peraturan desa (Perdes).Setiap truk lewat bayar ke manajemen desa masing-masing dengan besaran KDN Rp 3.500/desa jelasnya seraya  menambahkan, tahun 2014 ada perubahan skenario atau kebijakan baru, KDN dikelola Pemerintah KBB.

"Akhirnya dari yang bayar langsung ke desa melalui karcis tadi, itu berubah pembayarannya lewat rekening antar pemerintah kota Bandung dan KBB. Dengan mekanisme ini relatif jadi lebih baik dan lancar. Jadi tidak benar ada tunggakan,"terang Gun Gun.

Dia juga menekankan bahwa Pemkot Bandung dalam setiap pengeluaran keuangan APBD selalu mengedepankan prinsip sesuai aturan. Oleh karena itu bagi pihak yang menuding Pemkot Bandung mempunyai utang KDN harus dibuktikan secara data dan hukum.

"Kalau dikatakan kami ada utang 3,2 miliar tentu harus dibuktikan secara data dan hukum. Tidak mungkin kami mengeluarkan keuangan yang tidak berbasis betul-betul data real. Ini kan uang negara," ungkapnya.

Terkait pernyataan anggota dewan KBB yang menyebut utang KDN itu berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Gun Gun menyebut kalau memang benar seharusnya bisa menjadi celah untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.

"Karena kalau memang benar ini hutang BPK, tentu kita harus bayar. Justru ini jadi legalitas pemerintah KBB menagih pemkot Bandung. Saya rasa ini perlu ketemu, tidak bisa sepihak seperti ini, lebih enak kalau bisa diselesaikan baik-baik," tuturnya.

Gun Gun mengaku sudah berkomunikasi dengan Pemerintah KBB terkait kesalahpahaman ini agar bisa menemukan solusi terbaik karena masalah ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan kepentingan publik.

"Kita sama-sama selesaikan secara aturan yang benar. Kita cari win-win solution," pungkasnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment