Pasal Penghinaan Presiden Muncul Kembali di RUU KUHP, Ini Tanggapan Pakar Hukum

By Reaksi Nasional 08 Jun 2021, 16:45:34 WIBNasional

Pasal Penghinaan Presiden Muncul Kembali di RUU KUHP, Ini Tanggapan Pakar Hukum

Keterangan Gambar :


Oleh Bontor

REAKSI JAKARTA - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang terbaru kembali menghadirkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Dalam draf RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara.

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi. Namun, kini pasal tersebut tetap muncul dalam RKUHP.

Hal itu tertuang dalam BAB II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pada bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sementara itu, apabila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik lainnya, merujuk pada Pasal 219 akan naik 1 tahun masa hukuman.

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pakar hukum dari UIN Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, mengatakan pasal yang digodok dalam RKUHP harus memiliki argumen yuridis yang jelas dan kuat.

"Secara positif itu hak pembuat UU untuk membuat norma hukum baru meski sudah pernah dibatalkan MK.  Yang terpenting adalah argumentasi yuridis yang kuat mengapa pasal tersebut dihidupkan kembali. Ada juga dulu pasal yang sudah pernah dibatalkan MK ternyata dihidupkan kembali, seperti pasal pemidanaan pengumuman hasil quick count pada hari pemungutan suara setelah 3 jam penutupan TPS," ujar Andi Syafrani, kepada Renas, Selasa (08/06/2021).

Terkait pro dan kontra terkait pasal tersebut masuk kembali dalam RKUHP, adalah hal yang lumrah terjadi saat akan adanya pembahasan undang-undang.

"Bisa saja muncul asumsi itu. Tapi soal hukum, harus jelas alasan tentang penghidupan pasal ini kembali. Alasan ini tidak saja yuridis, tapi juga sosiologis dan filosofis. Apa yang membuat situasi saat ini membutuhkan pasal tersebut yang berbeda dengan pertimbangan hukum MK sebelumnya.  Ini yang harus jelas," katanya.

Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kata Andi, ditanggapi beragam diberbagai negara, ada yang mengatakan menghina presiden itu adalah bahagian dari demokrasi, ada juga yang beranggapan hal itu adalah pidana.

"Memang ada pandangan yang berbeda soal penghinaan ini. Ada pandangan yang menganggap ini bagian dari demokrasi karenanya tidak boleh dipidana. Ada juga sebaliknya yang tetap berpandangan ini bagian dari pidana. Masing-masing pendapat punya dasar, tinggal mau pilih yang mana. Hanya saja secara umum, negara demokrasi banyak yang sudah membuang pasal ini dalam delik pidana. Kebebasan berpendapat menjadi dasarnya dan karena presiden dan wakilnya adalah tokoh publik yang harus terbuka terhadap kritik dan hinaan sekalipun," jelasnya.

"Di tingkat federal, USA tidak mempraktekkan pidana penghinaan, bukan hanya ke presiden tapi juga rakyat biasa.  Meski di beberapa negara bagian pasal penghinaan ini masih ada dalam hukum pidana mereka," sambung Andi Syafrani, mengakhiri. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • MaryClink

    [url=https://cialisxtabs.com/]cialis cost australia[/url] [url=https://maletadalafil.com/]soft ...

    View Article
  • spacydradia

    buy plaquenil [url=https://chloroquinestablet.com/ ]buy chloroquine phosphate canada ...

    View Article
  • spacydradia

    chlorochin https://chloroquineclinique.com/ - can i buy chloroquine over the counter ...

    View Article
  • Trelieliehede

    <a href="https://tadalafiloz.com/ ">tadalafil </a> ...

    View Article