Pansus VII tak Ingin Pembahasan Raperda RTRW Jadi Legitimasi Persoalan Masa Lalu

By Reaksi Nasional 13 Mar 2019, 14:57:17 WIBJabar dan Banten

Pansus VII tak Ingin Pembahasan Raperda RTRW Jadi Legitimasi Persoalan Masa Lalu

Keterangan Gambar : Wakil Ketua Pansus VII DPRD Provinsi Jabar  H. Dady Rohanady


Oleh Ferry Ardiansyah/Herry Juhana

REAKSI BANDUNG - Melihat kondisi sampai saat ini pembahasan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat masih dihadapkan pada banyak kendala, ada kekhawatiran revisi ini akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk melegalisasi atau pemutihan atas pelanggaran terhadap penetapan tata ruang wilayah.

“Kita tidak ingin pembahasan Raperda RTRW ini sarat dengan kepentingan dan juga disebut pemutihan, yang berdampak terhadap pelanggaran yang ada. Seperti peruntukan untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang tau-tau sudah jadi perumahan dengan adanya revisi Perda ini kemudian dirubah. Kita tidak mau jadi legitimatornya, demikian dikatakan Wakil Ketua Pansus VII DPRD Provinsi Jabar  H. Dady Rohanady,kepada media di gedung dewan Jawa Barat jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung , Rabu. (13/3/2019).

Lebih lanjut Daddy juga menyoroti perbedaan data yang ada satu sama lain pada saat pembahasan, seperti dikatakannya. Sewaktu Pansus VII melakukan rapat kerja dengan pihak Dinas Kehutanan Jabar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar , kita undang juga pihak Perhutani Wilayah Jabar di kantor UPT DKPP Jabar di Cikole - Lembang Kabupaten Bandung Barat pada Jumat lalu,yang membahas luasan lahan hutan terungkap bahwa data yang dimiliki Pemprov Jabar dengan Perhutani tidak klop,tegas politisi partai Gerindra ini.

Wakil ketua Komisi IV Jabar ini juga mengungkapkan. Bahkan pihak Perhutani menyoroti soal angka-angka luasan lahan di Jabar yang ada 675.000 Ha hutan, sementara Kepala Dinas Kehutan Jabar mengatakan ada wali data/data induk yang dipegang oleh semua tentang itu. Namun, saat itu, saya katakan, kalau memang ada wali data tentunya semua data yang diklaim oleh pihak perhutani , Dinas Kehutanan Jabar maupun oleh Kab/kota, kita berharap angkanya sama.

”Pansus VII tidak ingin angka yang tidak sama , sebagaimana pernah terjadi dengan data jumlah penduduk, yang sempat ramai, karena ada yang bilang 42 juta, tapi ada juga yang bilang 45 juta jiwa. Kita tidak ingin terjadi juga di data luasan lahan hutan,” tuturnya.

Perlu diketahui, sampai saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jabar baru seluas 22%, sedangkan berdasarkan regulai harus seluas 30%. Belum tercapainya RTH 30% tentunya menjadi kendala dalam penyusunan Raperda RTRW. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • gajjosk

    ??????? ?? ??????????!!!!! ...

    View Article
  • Indocommco

    Ya benar sekali SDM kita masih kurang mengenal perkembangan teknologi, bahkan masih ...

    View Article
  • toko bunga Jakarta

    Tanaman hias di sepanjang jalan di Jakarta jika sudah masuk musim kemarau menjadi ...

    View Article
  • Konsultan Pajak

    Biasanya penunggak itu malas bayar atau gak tahu cara hitungnya, lebih baik dateng ...

    View Article