PAD Reklame Rp17 Miliar Meski Kab Bekasi Milik 9 Kawasan Industri
-Buntut Dugaan Reklame Bodong

Berita Populer

• BPN Kota Bekasi: Biaya PRONA Hanya Rp150 Ribu
• Diskominfo Gelar Forum Menuju Kabupaten Bogor Berbasis TI
• FORUM STAF BAWASLU DKI JAKARTA Sampaikan Nota Keberatan
• Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Isu Pembegalan yang Beredar di Akun WA
• Pimpinan DPRD Jabar 2019-2024 Resmi Dilantik

Baca Juga

• Kemnaker-LIPI Sepakat Jalin Peningkatan Produktivitas dan Wirausaha12
• Kemen PPPA Bakal Berdayakan Perempuan untuk Wirausaha19
• LP3D Bekasi Desak Penegak Hukum Usut Pembebasan Lahan LRT1
• Pengamat Sebut Pendekatan Sosial Solusi Persoalan Lingkungan dan Karhutla1
• DPRD Dukung Tingkatkan Infrastruktur demi Wujudkan Provinsi Pariwisata0

Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Sejumlah stakeholder mempertanyakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari sektor reklame. Pasalnya, PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi itu hanya hasilkan sekitar Rp17 miliar, padahal Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia tenggara.

Sehingga dengan memiliki sedikitnya 9 kawasan industri yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi, PAD dari sektor reklame itu dituding sangat minim. Terlebih apabila dilihat dari sejumlah potensi yang dimiliki, dan di bandingkan dengan daerah Kota Bekasi yang mampu mendongkrak ABPD dari pengelolaan izin dan reklamenya.

Pantauan Reaksi, banyak panggung atau papan reklame yang berdiri tegak di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi. Baik yang berdiri tegak menggunakan lahan negara, maupun di atas lahan milik lainnya. Bagitu juga panggung reklame yang berdiri di lahan sepanjang jalan tol.

Hasil survey di sepanjang jalan tol yang masuk wilayah Kabupaten Bekasi, sedikitnya ada kisaran 50 papan reklame berukuran besar. Sementara papan reklame yang ada 9 kawasan industri, pusat perbelanjaan dan sejumlah lokasi perkotaan serta permukiman menjamur bak di musim hujan. 

Namun ironisnya, dari sejumlah lokasi berdirinya papan reklame itu, IMB papan reklame tersebut diduga bermasalah dan terindikasi bodong. Begitu juga dengan iklan reklamenya, diperkirakan banyak yang sudah habis masa tayangnya (kadaluarsa), bahkan ada dugaan iklan reklame itu banyak yang belum memiliki izin sehingga pajak dan retribusinya tidak masuk sebagai PAD.

Sebab, dari informasi yang dihimpun dan hasil pantauan reaksi, iklan reklame tersebut tidak ada terlihat pemberitahuan batas waktu tayang (sticker). Sehingga menyulitkan penegak Perda dan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan iklan reklame maupun papan reklamenya.

Informasi juga menyebutkan, ada indikasi tidak adanya sticker penunjuk masa aktif (kadaluarsa) penayangan iklan reklame akibat adanya dugaan kongkaling dan pembiaran. Hal itu demi menyulitkan aparat Satpol PP untuk melakukan penertiban, dan menghindari adanya kontrol dari masyarakat.

Pemberitaan sebelumnya, Deni Koesdiana Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi mengaku hingga kini belum bisa melakukan penertiban terhadap sejumlah papan reklame yang disinyalir belum memiliki IMB. Sebab pihaknya belum memiliki rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Padahal rekomendasi Bapenda Kabupaten Bekasi tersebut merupakan dasar bagi pihak Satpol PP melakukan penertiban terhadap reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi. Sehingga Satpol PP masih menunggu rekomendasi Bapenda untuk melakukan penertiban papan reklame yang tidak memiliki IMB tersebut.

"Hingga kini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan Bapenda untuk menertibkan reklame tidak berizin," kata Deny Koesdiana saat dikonfirmasi Reaksi, Selasa (22/10/2019).

Deny mengatakan, hingga tahun 2019 ini, Bapenda sepengetahuan pihaknya belum memberikan rekomendasi untuk melakukan penertiban terhadap reklame. Rekomendasi yang pernah dikeluarkan Bapenda hanya sekali, yaitu pada tahun 2018.

Dikatakan Deny, Satpol PP merupakan eksekutor, sementara yang mengetahui papan reklame yang tidak memiliki IMB adalah Bapenda. Sehingga pihaknya tidak mengetahui reklame mana saja yang belum memiliki IMB, hal itu yang menjadi kesulitan dalam melakukan penertiban reklame tidak berizin.

Selain itu, ungkap Deni menambahkan, iklan reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi hingga kini tidak memiliki sticker masa tayang, sehingga iklan reklame tersebut sulit diketahui mana yang sudah habis masa/waktu tayangnya. Padahal seharusnya sticker penanyangan itu ada dibuat pihak Bapenda, sehingga pihaknya mengetahui iklan reklame yang kadaluarsa agar penindakan bisa maksimal.

Sementara Ketua LSM Kompi, Ergat Bustomy mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari sektor reklame diduga banyak menguap dan terindikasi bocor. Pasalnya, papan reklame yang tersebar disejumlah lokasi Kabupaten Bekasi tersebut diduga banyak yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) alias bodong.

Terlebih, ungkap Ergat menambahkan, hingga saat ini belum ada dilakukan penertiban terhadap papan atau panggung reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi meskipun IMB papan reklame belum ada. Begitu juga dengan iklan reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi, baik di Kawasan Industri, didalam tol maupun disejumlah jalan negara dan jalan lainnya.

Dikatakan Ergat, adanya iklan reklame tanpa memiliki sticker masa berlaku, berpotensi menjadi bancakan oknum tertentu untuk meraup keuntungan. Sebab, akibat tidak adanya sticker itu maka penertiban terhadap iklan reklame sangat sulit, dan masyarakat juga sulit melakukan pantauan dan kontrol terhadap iklan reklame.

Sedangkan Kepala Bidang (Kabid) Pajak dan Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab Bekasi, Betti saat dikonfirmasi Reaksi mengatakan, PAD Kab Bekasi dari sektor reklame tahun 2018 sekitar 17 milyar. Pada tahun 2019, target PAD dari reklame tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, dan tahun ini sudah terealisasi 75 persen.

Saat Reaksi menanyakan berapa jumlah iklan reklame yang tersebar di Kabupaten Bekasi. Kabid Betti tidak memberikan jawaban, dan meminta Reaksi untuk datang kembali agar pihaknya bisa melihat dari berkas. (R1)