Menaker Resmikan Posko Pengaduan THR 2019

By Reaksi Nasional 22 Mei 2019, 12:18:08 WIBNasional

Menaker Resmikan Posko Pengaduan THR 2019

Keterangan Gambar : Dirjen PHI dan Jamsos Hayani Rumondang (kanan) bersama Dirjen Pegawasan Kemnaker Sugeng mendampingi Menaker Hanif Dhakiri meresmikan Posko THR 2019.


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meresmikan Pos Komando (Posko) Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR Tahun 2019  yang terletak di Pusat Layanan Terpadu Satu atap (PTSA), Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

Layanan Posko THR 2019 itu mulai melayani pekerja mulai 20 Mei-10 Juni 2019, setiap hari kerja 08.00-15.30 dan hari libur jam 09.00-15.30 Wib. Selain mendatangi Posko THR, masyarakat yang ingin mengadu dapat juga  menghubungi Telepon : 021 526 0488; Whatsapp : 0812 1257 6261 (pelayanan konsultasi); 0813 1038 0973 (penegakan konsultasi) dan email :poskothr@kmnaker.go.id serta @link aduan : http.bit.ly/pengaduanTHR.

Hanif mengatakan, posko THR merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja. Posko itu tifak hanya ada di pusat, tetapi juga ada di dinas ketenagakerjaan provinsi.

"Ini merupakan salah satu fasilitas yang hampir tahun kita laksanakan. Posko ini akan memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan selanjutnya menindaklanjuti pengaduan keterlambatan pembayaran THR sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan sehingga hak pekerja mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," kata Hanif di Jakarta, kemarin

Hanif menambahkan, posko ini akan.menerima aduan terkait pembayaran THR, baik itu keterlambatan, tidak dilaksanakannya pembayaran atau karena faktor-faktor yang lain. Aduan dari para pekerja, ujarnya akan ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Untuk itu, ia berharap Pemda bisa segera menindaklanjuti aduan itu sehingga persoalan pembayaran THR di daerah bisa mendapatkan fasilitasi dan penanganan sesegera mungkin.

Ia menyebutkan, apabila perusahaan terlambat membayarkan THR maka sesuai peraturan akan dikenakan denda 5 %. Perusahaan yang tidak membayarkan THR juga akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha.

"Untuk itu diperlukan peran pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pembayaran THR di perusahaan, " katanya.

Berdasarkan  hasil rekapitulasi data tahun sebelumnya, terdapat trend penurunan baik dari pekerja/buruh yang melakukan pelayanan konsultasi maupun yang melakukan pengaduan pembayaran THR. Jumlah pekerja/buruh yang melakukan konsultasi pada tahun 2017 sebanyak 2.390 orang, sementara pada tahun 2018 sebanyak 606 orang. Sedangkan untuk pengaduan THR 318 menurun 25% dari tahun 2017 yaitu 412 yang telah ditindaklanjuti di 10 provinsi.

"Hasil  evaluasi pelayanan posko tahun lalu, diharapkan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun ini akan lebih baik sesuai dengan ketentuan serta kesadaran perusahaan untuk mentaati ketentuan pembayaran THR Keagamaan di perusahaan," kata Hanif.

Tentunya hal tersebut diperlukan kepedulian serta partisipasi perusahaan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud ketenangan bekerja dan ketentraman berusaha di tempat kerja bagi pekerja/buruh dan pengusaha, sehingga akan terwujud hubungan kerja yang kondusif dan produktif. (R2)

 

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • dielihito

    lara world trav escort paris https://futurethought.info/11541.html acheter verre sake ...

    View Article
  • mexican pharmacies shipping to usa

    <a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/"&g t;canadian online ...

    View Article
  • international pharmacies that ship to the usa

    <a href="http://canadianonlinepharmacyneo.com/"> top rated online canadian ...

    View Article
  • Best alternatives to Plus500

    Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against ...

    View Article