Menaker Dinilai tak Mampu Sejahterakan Buruh

By Reaksi Nasional 31 Okt 2019, 15:58:28 WIBNasional

Menaker Dinilai tak Mampu Sejahterakan Buruh

Keterangan Gambar : Ketum SPAMK FSPMI - KSPI Heriyanto berorasi diatas mobil komanda saat demo di halaman gedung Kemnaker.


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  melancarkan aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mereka Presiden Jokowi yang selalu mengangkat Menaker dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Ooooiii, ada apa PKB tetap di Kemnaker ini. Apakah ada deal-deal tertentu sehingga Kemnaker selalu dipimpin PKB. Kami aneh melihat ini, seolah olah sudah menjadi jatah bagi mereka,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Automatif Mesin dan Komponem (SPAMK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Heriyanto saat berorasi di atas mobil komando, Kamis (31/10).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah mengangkat dan melantik Menaker Ida Fauziah untuk menggantikan Hanif Dhakiri, yang sama sama berasal dari PKB.

Heriyanto mempertanyakan, apa yang bisa diperbuat oleh menteri baru itu untuk kemajuan dan kesejahteraan buruh. Bukankah menteri terdahulunya juga tidak bisa berbuat untuk kemajuan dan kesejahteraan buruh ? “Buktinya penetapan kenaikan upah minimum provinsi hanya berdasarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan,” katanya.

Kebijakan penetapan kenaikan UMP DKI yang hanya 8,51 persen itu dianggap sebagai konspirasi antara pemerintah dan pengusaha. Bahkan dengan penetapan itu, Heriyanto menilai pemerintah telah tunduk kepada pemodal.

“Kita menolak kenaikan UMP DKI. Kita harus berjuang agar pemerintah menaikkan UMP DKI menjadi 15 persen. Kita minta kepada Menteri Ida Fauziah untuk mencabut surat edaran Menaker yang ditandatangani Hanif Dhakiri ,” katanya.

Dalam aksi itu, para buruh menuntut agar Kemnaker segera merevisi PP 78. Kemudian menolak kenaikan UMP dan juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kalangan buruh itu berharap bisa bertemu dan berdialog langsung dengan Menaker Ida Fauziah. Namun harapan itu sia-sia karena yang diutus untuk berdialog dengan buruh hanya Direkur Pengupahan, Dinar.

Pertemuan itupun tidak menghasilkan apa apa karena buruh meninggalkan ruang pertemuan akibat merasa bosan menunggu kehadiran Dinar, yang dinilai cukup lama.

Sebagaimana diketahui, Dalam PP 78/2015 diatur, formula kenaikan UMP/UMK berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Tahun ini, besaran inflasi yang digunakan adalah sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Dengan demikian kenaikan UMP/UMK tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

“KSPI menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 yang berkisar antara 10 hingga 15 persen. Kenaikan sebesar ini didasarkan pada survei pasar mengenai kebutuhan hidup layak yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya,” kata Heriyanto. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment