Limbah Medis Semakin Mengancam Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

By Reaksi Nasional 16 Nov 2020, 12:25:33 WIBNasional

Limbah Medis Semakin Mengancam Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

Keterangan Gambar : Bagong Suyoto, Ketua KPNas masih menemukan limbah medis seperti botol infus, selang dan jarumnya di TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi.


Oleh Sihar Pardede

REAKSI BEKASI - Limbah medis masa pandemik Covid-19 menjadi persoalan serius secara nasional. Warga mengatakan hal ini harus segera ditangani bersama-sama, dari pusat ibukota hingga pesolok kampung.

Menurut data resmi, pertambahan limbah medis mencapai 300 ton/hari, atau meningkat 30-50% dibanding kondisi normal. Limbah medis menjadi persoalan nasional dan dunia, seperti China, India, dan lain-lain.

Sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh ibukota menyerukan agar tidak membuangan limbah medis sembarangan. Apalagi limbah medis bekas penanganan Covid-19. Mereka mengeluarkan: “Seruan Nasional Dalam Akselerasi Penanganan Limbah Medis”, Jumat (13/11/2020).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan lain-lain ada yang mengeluarkan surat edaran, instruksi pada jajarannya atau dalam bentuk kebijakan yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia supaya mengawasi pengelolaan limbah medis dan tidak boleh membuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

TPA bukan tempat limbah medis, sesuai UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perda tentang Pengelolaan Sampah (jika punya).

Kerangka aturan penanganan limbah medis mengikuti limbah B3, yakni UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Juga ketentuan menteri dan surat edaran surat instruksi, dan sebagainya. Secara kelembagaan sudah ada dari Pemerintah Pusat hingga kabupaten/kota. Padahal kelembagaan tingkat komunitas sangat diperlukan dan merupakan basis untuk ikut mengawasi peredaran limbah medis. Data/informasi basis berguna untuk kerja-kerja litigasi, penegakkan hukum lingkungan.

Sayanganya, suara Pemerintah Pusat itu belum didengar oleh seluruh gubernur dan bupati/walikota di Indonesia. Buktinya sejumlah wilayah di Jawa bagian barat, terutama Jabodetabek masih dipenuhi limbah infeksius. Limbah medis masih menghantui mereka.

Sepanjang bulan September sampai November 2020, Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Sekolah Pelangi Semesta Alam, Koalisi KAWALI Indonesia Lestari, Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Koalisi Pemantau Limbah B3 Indonesia (KPLB3-I) melakukan investigasi limbah medis di sejumlah wilayah, terutama Jabodetabek dan Karawang.

KPNas dan networking-nya melakukan investigasi pada 14-15 November 2020 masih menemukan berbagai jenis limbah medis yang dibuang di lahan kosong di daerah Cikarang, TPA Burangkeng Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, TPA Sumurbatu, sekitar TPST Bantargebang, dll.

Jika ditelusuri lebih cermat dan teliti boleh jadi jumlah titik-titik pembuangan liar limbah medis semakin banyak. Oleh karena itu KPNas dan networking-nya melakukan kerja-kerja “Advokasi Stop Pembuangan Limbah Medis Sembarangan!”.

Kepala daerah; bupati/walikota di Jabodetabek dan sekitar dibikin pusing tujuh keliling oleh sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Belum lagi limbah industri pun masuk ke TPA open dumping. TPA open-dumping mereka semakin menjulang ke langit, berkejar-kejaran. Sementara yang lain, sampahnya longsor dan longsor lagi seperti TPA Sumurbatu, yang menyedihkan sampahnya longsor ke sungai, seperti kasus TPA Ceupecang Tangsel.

Belum lagi TPA yang terbakar berbulan-bulan, seperti TPA Japulang Karawang, TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Sejumlah TPA di Jawa Barat dan sebagian besar di Jawa menuju darurat. Kini masalahnya bertambah pelik dan kompleks, ketika muncul limbah medis di masa pandemic Covid-19 bertambah banyak.

Jenis limbah medis yang ditemukan di antaranya masker, sarung tangan, bekas kemasan obat, jarum suntik, botol dan selang infus plus jarumnya. Limbah medis kategori limbah B3 tersebut sudah dicampur dengan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Merupakan modus tersendiri menambah beban lingkungan. Botol infus termasuk limbah medis karena berasal dari hasil tindakan medis, dan dikategorikan limbah farmasi sebab belinya di apotik bukan warung kelontong.

Material limbah medis terbanyak ditemukan adalah masker dan sarung tangan. Material yang tampak besar bentuknya adalah botol infus bekas. Botol infus sangat diminati pemulung dan pengepul atau bos karena harganya relatif tinggi, Rp 6.000-7.000/kg. Spesifikasi botol infus masuk LDPE (polietilena densitas rendah). Pemulung dan pengepul hanya menyebut LD bening, sebab ada LD warna.

Bandingkan harga PET bersih sekitar Rp 4.000-4.500.kg, sama dengan harga plastik mainan. Jika botol infus kotor dicampur plasti PET, mainan kotor, ember kotor, dll pengepul membeli dari pemulung hanya Rp 800-1.000/kg. Ini disebut sampah campuran/gabrugan. Sedang harga plastik ember lebih murah Rp 1.500-2.000/kg. Harga plastik terendah plastik kresek, Rp 300-500/kg.

Sementara selang infus, jarum suntik, botol bekas obat, piring dan mangkok plastik bekas dari rumah sakit, poliklinik dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) lain memiliki harga jual atau nilai ekonomis. Makanya berbagai jenis barang/limbah medis itu diburu para pengusaha/bos di satu pihak. Di pihak lain, para pengusaha limbah medis bekerja sama dengan orang-orang internal dari Fasyankes (bagian limbah) dengan perjanjian lisan. Sebab usaha ini menghasilkan banyak uang per bulannya. Usaha ini tidak punya ijin resmi dari pemerintah, tidak punya SOP, tidak punya teknologi pemusnah limbah, tidak punya tanggap darurat dan keselamatan kerja.

Pakar kesehatan mengatakan, bahwa limbah medis itu infeksius dan sangat berbahaya. Oleh karena itu tidak boleh dibuang sembarangan. Merujuk pada aturan kesehatan dan lingkungan, sampah medis harus dimusnahkan, atau harus dicacah dan didisinfektan sebelum didaur-ulang. Limbah medis kebanyakan sudah terkontaminasi dengan bakteri, virus, racun dan bahan radioaktif yang berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), ada beberapa jenis limbah medis dapat membawa resiko lebih besar terhadap kesehatan, yakni limbah infeksius (15-25%) dari jumlah limbah rumah sakit. Limbah-limbah ini berupa benda tajam (1%), limbah bagian tubuh (1%), limbah obat-obatan dan kimiawi (3%), limbah radioaktif dan racun atau thermometer rusak (< 1%).

Limbah medis yang ditemukan di sejumlah tempat dan TPA open dumping, masuk kategorial benda tajam, seperti jarum suntik, ampul, kabel. Masuk dalam limbah menular dan patologi, seperti tisu, darah dan kotoran atau bekas kotoran bekas operasi. Masuk klasifikasi obat-obatan, pengelompokan ini mencakup semua vaksin dan obat yang tidak digunakan, kedaluwarsa, dan/atau terkontaminasi, seperti antibiotic, injeksi, dan pil.

Para pekerja dan pemulung usaha limbah medis dalam konteks sektor informal tersebut rentan sekali dan tidak punya garansi kesehatan. Penghasilannya sangat rendah tidak sebanding dengan resikonya. Upah kerja harian bagi perempuan sekitar Rp 35.000-50.000, dan lelaki Rp 75.000-100.000. Hal ini berbeda dengan upah borongan, Rp 500-1.000/kg. Upah sortir limbah medis disamakan dengan upah sortir sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga. Pekerja pilah limbah medis tidak diperlengkapi peralatan dan keselamatan kerja, seperti masker, sarung tangan, helem/alat pelingdung kepala (safety helmet, APD K3), sepatu boot, dll. Mereka bekerja apa adanya.

Biasanya limbah medis diangkut pada malam hari atau di kala sepi. Selanjutnya disortir dan sisa-sisanya di-dumping atau ditumpuk begitu saja, sebagian kecil dibakar, dan ada yang dibuang ke TPA open dumping, semua sampah campur. TPA open dumping menjadi sasaran empuk pembuangan limbah medis. Muaranya, sesungguhnya karena sampah tidak dipilah dari sumber, tidak diolah dan dikurangi di sumber.

Semua gubernur, bupati/walikota sudah tahu, mungkin 1-2% yang belum tahu permasalahan tersebut. Karena setiap kabupaten/kota sudah punyai kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan di bawahnya ada Bidang Pengelolaan Sampah dan Bidang Pengelolaan Limbah B3 atau Bidang Pengawasan Limbah B3. Belum lagi Dinas Kesehataan, Dinas Pekerjaan Umum, dll.

Maraknya pembuangan limbah medis sembarangan mungkin disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan teknologi pemusnahan sesuai standar dan anggaran. Bisa juga pihak ketiga pelaku pemusnah limbah medis belum ada, jika ada harga pemusnahan terlalu tinggi dan kapasitasnya terbatas.

Oleh karena itu sebaiknya, KLHK bersama Kemendagri, Kemenkes dan lainnya menentukan standar biaya pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan standar biaya pengolahan limbah medis secara nasional. Supaya bupati/walikota mempunyai pegangan standar/acuan baku. Selanjutnya mereka bisa suntuk mengikuti seruan nasional dalam akselerasi penanganan limbah medis. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment