LBH Pancaran Hati Sayangkan KUA Susukan Tolak Permohonan Register

By Reaksi Nasional 02 Des 2019, 14:19:02 WIBNusantara

LBH Pancaran Hati Sayangkan KUA Susukan Tolak Permohonan Register

Keterangan Gambar :


Oleh Sukadi  

REAKSI CIREBON – Saat awak media menyambangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk meminta register atas nama Alpiyah Binti Dulhadi dengan kutipan Akte Nikah Nomor 457/72/VIII/2002 yang tertera tanggal 28 Agustus 2002, pihak KUA nampak tidak bersahabat.

Menurut Syaroji selaku staf KUA Kecamatan Susukan di ruang kerjanya yang disaksikan staf lainnya, pihaknya tidak bisa memberikan register tersebut karena yang bersangkutan (Alpiyah) sudah pernah meminta copy register dan surat pernyataanya masih ada.

“Jadi kami tidak bisa memberikan, karena tidak ada surat kuasa dari yang bersangkutan. Jadi silahkan saja terserah wartawan, kami sudah biasa,” kata Syaroji.

Pihak KUA tetap bersikukuh untuk tidak memberikan register, padahal KUA adalah pelayan masyarakat untuk urusan baik perkawinan ataupun perceraian.

Yanto Irianto, ketua Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati, yang berkantor di Jalan Sultan Agen Tirtayasa, Griya Mukti C 17 No.7, Kedawung, Cirebon mengatakan selaku kuasa hukum dari Alpiyah asal Desa Dusun Sumyang, RT/RW 009/002, Desa Susukan, Kecamatan  Susukan, Kabupaten Cirebon mengatakan pihak KUA seharusnya melayani masyarakat dengan baik.

“Seharusnya ketika masyarakat butuh legalisasi untuk pernikahan ataupun untuk perceraian dilayani dengan baik. Jangan malah dipersulit, karena kami sebagai kuasa hukumnya memberikan permohonan. Ada surat resmi dari kantor hukum kami dengan nomor surat 053/SP/LBH-PH/XI/2019. Maka kami selaku kuasa hukum sangat menyayangkan pelayanan di kantor KUA Kecamatan Susukan, karena sudah dianggap mengganjal atau menghambat perjalanan proses ke pengadilan agama.

“Artinya pihak KUA seakan-akan untuk menjegal terjadinya perceraian atas nama Alpiyah. Apakah pihak KUA akan bertanggung jawab apabila Alpiyah nikah secara sirih, hukumnya pihak KUA harus bertanggungjawab baik dunia maupun akhirat,” ujar Yanto, Senin (12/2/19).

Masih menurutnya, ketika masyarakat butuh legalitas, semestinya pihak KUA memberikan saja meskipun sudah diambil  apalagi ada uangnya.

“Jangan mempersulit, kita kan butuh legalitas untuk pelayanan masyarakat, Pak Jokowi saja memerintahkan kalau memang bisa kenapa dipersulit, kecuali untuk kejahatan kan ini tidak untuk kejahatan,” tukasnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment