KUTIPAN: Awasi Proyek di Kementerian dan Lembaga Negara

By Reaksi Nasional 28 Feb 2018, 12:51:31 WIBNasional

KUTIPAN: Awasi Proyek di Kementerian dan Lembaga Negara

Keterangan Gambar : Direktur Eksekutif KUTIPAN Aswan Bayan


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA - Tahun politik seperti saat ini, lembaga pers sebagai alat kontrol diminta turut mengawasi kegiatan proyek di kementerian dan lembaga negara. Pengawasan itu, dimaksudkan agar pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai dengan peraturan. Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN) Aswan Bayan mengatakan hal ini saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa (27/2/2018).

“Saya mengajak semua pihak yang berkompeten terutama wartawan dan LSM untuk mengawasi kegiatan proyek di kementerian dan lembaga negara. Sebab, pada 2018 merupakan tahun politik dan mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan dana agar bisa mencapai hasrat dan tujuan politiknya dengan cara apapun, termasuk memanfaatkan kedudukan dan jabatannya,” kata Aswan.

Ia menduga, penguasaan proyek bernilai besar dapat saja dikuasai menteri atau kepala lembaga negara melalui orang kepercayaannya. Tujuannya, adalah mempersiapkan dana untuk kepentingan politiknya. Jika hal itu terjadi, maka pelaksanaan proyek itu dipastikan tidak akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aswan mengaku telah mengamati sejumlah kementerian dan lembaga negara soal pelaksanaan proyek. Melalui pengamatan itu, kata Aswan, menteri yang berasal dari partai politik biasanya dibantu staf khusus atau orang kepercayaannya.

“Staf khusus atau orang kepercayaannya inilah yang membawa koleganya untuk memenangkan tender. Selanjutnya mereka akan lebih leluasa mengelola proyek tersebut. Bahkan dengan kewenangannya, mereka akan merotasi pejabat dengan persetujuan menteri. Akibatnya, secara struktural kewenangan pejabat eselon I dan II teramputasi. Oleh karenanya, kami mengajak wartawan dan LSM mengawasi kegiatan proyek itu," terag dia.

Ia menegaskan, penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi dengan cara menitipkan orang-orang kepercayaan yang juga pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Kami patut menduga, para staf khusus atau orang kepercayaan menteri menunjuk pegawai sebagai kepercayaannya untuk jadi KPA, PPK dan ULP. Bahkan, pegawai yang menjadi orang kepercayaan staf khusus itu ada juga menjadi panitia pelaksana proyek. Inilah adalah bentuk penyalahgunaan wewenang,” jelas dia sambil menambahkan, para staf khusus ini adalah mesin pencetak uang untuk berbagai kepentingan dari kelompok politisi yang berada di kementerian atau lembaga negara lainnya.

Dia menegaskan, rakyat Indonesia sudah terlalu lama susah dan miskin. Salah satu penyebabnya karena besarnya uang negara yang menguap kepada sekelompok orang yang tidak amanah.

“Untuk itu, pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan pengawasan harus ketat mengawasi dan melaporkannya ke KPK, kejaksaan dan kepolisian jika ada indikasi korupsi," tandasnya. ***



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • AmyClink

    <a href="http://buyingbestcialispill.monster/">c heapest generic cialis ...

    View Article
  • TedClink

    [url=https://hydroxychloroquineonlinepharmacy.online/]drug cost for plaquenil[/url] ...

    View Article
  • UgoClink

    <a href="http://ivermectin6mgtab.com/">ivermecti n 1 cream generic</a> ...

    View Article
  • PaulClink

    <a href="https://cheapcialis20lowcost.quest/">bu y cialis canada canadian ...

    View Article