KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Kemnaker

By Reaksi Nasional 12 Feb 2020, 15:58:23 WIBNasional

KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Kemnaker

Keterangan Gambar : Menaker Ida Fauziah dan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar foto bersama dengan sejumlah pejabat eselon I Kemnaker


Oleh Frendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Menyikapi maraknya kalangan birokrat melakukan korupsi anggaran, para pejabat dan staf di Kementerian Ketenagakerjaan diminta berhati hati mengelola anggaran. Kementrian ini dicap sebagai salah satu kementerian yang berpotensi melakukan korupsi karena sejumlah pejabatnya pernah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.

Dalam catatan harian ini, pejabat Kemnaker yang pernah ditangkap KPK adalah Dirjen PHI Muzni Tambusai, Dirjen Pengawasan Manihuruk, Sesditjen Binapenta dan beberapa pejabat lainnya. Bahkan ketika kementrian ini disatukan dengan transmigrasi, aroma korupsi itu tetap ada. KPK menangkap pejabat eselon I dan pejabat lainnya dari Kemnakertrans itu karena praktik suap ketika kementerian itu dipimpin Muhaimin Iskandar.

“Kita harus berkomitmen mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kemnaker. Pejabat dan pegawai harus berhati-hati mengelola anggaran, serta menghindari praktik suap. Jangan sekali-kali bermain-main dengan program dan anggaran. Yang kita kelola adalah uang rakyat. Harus kita kelola dan salurkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat,” demikian himbauan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di acara “Sosialisasi dan Pemberian Pemahaman Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Mewujudkan Good Governance” di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/2), kemarin

Dalam acara ini, Menaker mengimbau pejabat dan pegawai Kemnaker untuk komitmen mencegah tindak pidana korupsi, salah satunya dengan cara menjaga integritas. Cara ini, adalah cara yang pertama dan utama untuk ditanamkan dalam diri seluruh pegawai, guna menghindari terjadinya praktik korupsi. “Ibdak binafsik. Harus dimulai dari diri sendiri,” tandas Ida.

Ia menyebutkan, Kemnaker telah menerapkan sejumlah upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Diantaranya adanya aturan teknis pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, status wajib pajak, hingga pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi. Kemudian didukung dengan penerapan sistem pencegahan tindak pidana korupsi, seperti reformasi birokrasi serta pembangunan sistem layanan dan informasi ketenagakerjaan berbasis online melalui SISNAKER..

Kebijakan terakhir yang dibuat untukmmencegah korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah membangun zona integritas. Zona ini bertujuan untuk mengembangkan Unit Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Meski berbagai upaya dibuat untuk tidak melakukan korupsi, namun dalam perkembangannya, upaya itu sering dilupakan sehingga celah celah korupsi itu tetap ada.

“Keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dilihat dari banyaknya koruptor yang ditangkap, melainkan melalui berbagai upaya. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga harus ada upaya pencegahan melalui perbaikan sistem, serta pembangunan perilaku dan budaya anti korupsi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menjelaskan, KPK memiliki peran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Diantaranya dengan sosialisasi, edukasi, koordinasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta.

“KPK sesuai dengan tupoksinya, berusaha memastikan pembangunan sesuai arah yang sudah disepakati, berjalan dengan visi dan misi pemerintah,” terang Lili.

Upaya pencegahan korupsi, katanya harus didasarkan pada faktor-faktor penyebabnya. Setidaknya, korupsi dapat terjadi dikarenakan adanya tiga faktor yaitu motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi.

“Kita harus melakukan kegiatan ini bersama-sama, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Selain itu dibutuhkan komitmen diantara pimpinan tentunya, keseriusan membenahi sistem dan tata kelola, pemberian punishment and reward yang transparan, adil, dan konsisten,” ujar Lili.

Mampukah pejabat dan birokrat lainnya di Kemnaker ini untuk tidak melakukan tindakan korupsi? Semoga saja tidak ada pejabat dan apatur sipil negara lainnya yang berurusan dengan KPK. Kita liat dan ikuti dinamika birokrasinya. (R1)

 

 

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • SHOES

    I quite like ones putting up. Their okay to view that you make clear throughout ...

    View Article
  • mohigrt

    ???? ??? ??????? ????????? ?????? ?????? ?? ???????? ????????? ?? <a ...

    View Article
  • mohigrt

    ????????????? ?????????????? ?????? ????????? ??????? ??????????? ???? <a ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">purchase azithromycin online</a> ...

    View Article